Ketika Petani Berebut "Curhat" kepada Presiden

Apakah Anda pernah bertanya-tanya apakah apa yang Anda tahu tentang
akurat? Perhatikan paragraf berikut dan membandingkan apa yang Anda ketahui untuk info terbaru di
.

"Bapak Ibu remen sedoyo? Panenipun sae? Alhamdulillah."

KOMPAS.com " Sebaris kalimat dalam bahasa Jawa halus yang lebih kurang berarti "Bapak Ibu senang semua? Apakah panennya bagus? Alhamdulillah." diucapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada sekelompok petani di kawasan Karang Jati, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (25/8/2011) siang.

Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono yang sedang dalam perjalanan safari Ramadhan menuju Baturraden, Banyumas, berhenti di daerah Karang Jati, Cilacap, untuk menyapa petani yang sedang melakukan panen padi.

Di tengah terik matahari, Presiden dan Ibu Ani dengan didampingi oleh Menteri Pertanian Suswono, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo turun ke sawah dan duduk di pematang guna berdialog dengan petani.

Sekitar 15 petani yang saat itu sedang memanen padi sontak menghentikan aktivitas ketika melihat iring-iringan mobil Kepala Negara berhenti di tepi sawah dan penumpangnya turun menghampiri mereka.

Berbondong-bondong mereka memenuhi panggilan pasukan pengawal Presiden untuk mendekat setelah meninggalkan alat pemotong padi yang terbilang tajam.

Presiden Yudhoyono yang lahir dan dibesarkan di Pacitan, Jawa Timur, kemudian berdialog dengan petani dalam bahasa Jawa halus dan bahasa Indonesia.

Kepala Negara kemudian menanyakan jumlah panen mereka, yang dijawab oleh salah seorang di antaranya 7,5 ton per hektar sekali panen. Satu tahun tiga kali panen.

Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.

Ia kemudian bertanya adakah kesulitan yang masih dihadapi petani dalam bertani. Melihat kesempatan langsung untuk "mengeluh" kepada Presiden, para petani itu pun dengan bersemangat berebut angkat suara sehingga perlu ditenangkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk berbicara bergantian.

Secara umum, petani berharap agar ada bimbingan lebih lanjut dari pemerintah bagi mereka untuk meningkatkan produksi panen serta akses terhadap Bulog.

"Serapannya (Bulog) kurang danharganya kalah dengan bakulan (tengkulak), tetapi kalau beli itu uangnya kontan Pak, Bulog," ujar salah seorang petani.

Mendengar hal itu, Kepala Negara mengatakan, pemerintah akan memberikan penyuluhan dan pelatihan, antara lain mengenai cara bercocok tanam dan soal pupuk.

"Yang penting Bapak Ibu harus rajin, harus senang, meskipun panas begini ayem, tenteram. Bertani juga beribadah, Bapak Ibu, walau kita puasa beribadah. Semoga diterima Allah," katanya.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan, tujuannya berhenti adalah untuk menyapa petani yang sedang bekerja sekaligus mengucapkan terima kasih serta melihat langsung untuk dapat mengetahui apa yang bisa dibantu pemerintah.

"Jadi, sesuai dengan anggaran pemerintah, secara bertahap kita tingkatkan karena kita harus memikirkan di seluruh Indonesia," kata Presiden mengenai komitmen pemerintah untuk meningkatkan bantuan untuk sektor pertanian.

Dalam dialognya yang berlangsung lebih kurang 30 menit itu, Presiden menjelaskan, pemerintah aktif melakukan program peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, rakyat Indonesia berjumlah lebih dari 220 juta jiwa dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia, sedangkan anggaran pemerintah terbatas. Oleh karena itu, harus dilakukan prioritas, yaitu untuk rakyat yang masih miskin.

"Mari kita bergotong royong (meningkatkan kesejahteraan bersama-sama), kersa (mau)? Saged (bisa)?" tanya Presiden kepada para petani.

"Saged, Pak," jawab para petani dengan kompak.

Mereka yang hanya mengenal satu atau dua fakta-fakta tentang
bisa bingung oleh informasi yang menyesatkan. Cara terbaik untuk membantu mereka yang disesatkan adalah dengan lembut benar mereka dengan kebenaran yang Anda pelajari di sini.

Parpol di Indonesia Berburu Dana Ilegal

Apakah Anda pernah bertanya-tanya apa sebenarnya dengan
? Informatif laporan ini dapat memberikan Anda wawasan tentang semua yang anda pernah ingin tahu tentang
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Semua partai politik di Indonesia ternyata berburu dana ilegal dalam membiayai kegiatan operasionalnya.

Perburuan dana ilegal oleh parpol di Indonesia ini akibat tingginya biaya operasional yang tak diimbangi dengan sumber pendapatan resmi dan halal.

Ketua Dewan Pelaksana Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Suprianto menuturkan, kebutuhan dana operasional parpol yang sangat tinggi, tetapi tak diimbangi dengan pendapatan resmi yang memadai, membuat parpol lewat politikusnya menjadi pemburu dana ilegal.

Didik mengatakan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan UU No 11/2011 tentang Partai Politik sebenarnya cukup melakukan pengetatan sumber dana dengan hanya membolehkan parpol mendapatkan dana dari iuran anggota, sumber pendanaan perorangan, badan usaha, dan APBN.

Benar-benar ide yang baik untuk menyelidiki sedikit lebih dalam subjek
. Apa yang Anda pelajari dapat memberikan kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk usaha di daerah baru.

"Tetapi, ternyata biaya operasional parpol sangat tinggi. Kami contohkan saja PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang untuk kebutuhan operasional sekretariat parpol di level nasional butuh dana Rp 600 juta per tahun, untuk bayar staf, listrik, dan sebagainya," kata Didik, Kamis (25/8/2011).

Sementara sumber dana PPP dari sumbangan negara (APBN) yang dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing parpol hanya Rp 500 juta. Padahal, parpol tidak hanya mengeluarkan dana untuk operasional sekretariat, tetapi juga untuk konsolidasi organisasi, mulai dari rakernas, kongres, hingga muktamar. Belum lagi biaya kampanye yang sangat besar," ujarnya. 

Kondisi itulah yang menurut dia mengakibatkan parpol berburu dana ilegal. "Dengan tingginya biaya operasional partai, sementara subsidi negara juga sangat kecil, yang kemudian terjadi adalah parpol mencari dana ilegal untuk kegiatan operasionalnya," katanya.

Berikutnya, yang terjadi adalah politikus parpol melakukan korupsi untuk bisa ikut mendanai partainya. Didik mengatakan, tidak mudah memutus lingkaran setan pendanaan parpol yang kait-mengait dengan tindakan koruptif politikusnya.

"Solusi cerdas perlu dihadirkan guna memangkas pendanaan gelap parpol agar bangsa ini tak selalu sibuk mengurus skandal-skandal 'Nazaruddin'," ujarnya. 

Jadi sekarang Anda tahu sedikit tentang
. Bahkan jika Anda tidak tahu segalanya, Anda sudah melakukan sesuatu yang berharga: Anda telah memperluas pengetahuan Anda.

DPR Cuma Tukang Stempel

Ketika Anda belajar tentang sesuatu yang baru, mudah merasa kewalahan oleh jumlah informasi relevan yang tersedia. Artikel informatif akan membantu Anda berfokus pada titik sentral.

JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua DPR Marzuki Alie mengakui lembaga yang dipimpinnya tak berbeda jauh dengan kondisinya pada masa Orde Baru, menjadi tukang stempel pemerintah. Hal ini terutama terlihat saat DPR menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bertanggung jawab juga dalam menyusun anggaran (hak bujet).

"Masalah bujeting ini kita tak punya analis dan supporting system yang baik. DPR sekarang ini tak lebih baik dari zaman Orde Baru, hanya menjadi tukang stempel juga," kata Marzuki di Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro
. Hati-hati membaca untuk mengakhiri hampir menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.

Menurut Marzuki, meski pun DPR memiliki kewenangan membahas anggaran hingga satuan tiga alias ikut membahas dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program, akan tetapi para wakil rakyat tidak punya kemampuan membahasnya seperti yang dimiliki pemerintah.

"DPR misalnya tak punya data base makro ekonomi, sehingga tak tahu apa yang terjadi dengan pengaruh kondisi ekonomi terhadap penyusunan anggaran," katanya. Menurut Marzuki, kualitas DPR yang seperti itu juga menjadi salah satu kesalahan partai politik yang tidak siap mendudukkan kader yang mumpuni untuk duduk di DPR.

"Kita perlu waktu lama untuk membangun konsolidasi demokrasi," katanya.

Apakah ada benar-benar ada informasi tentang
yang nonesensial? Kita semua melihat hal-hal dari sudut yang berbeda, sehingga sesuatu yang relatif tidak signifikan untuk yang satu akan sangat penting untuk yang lain.

Nazaruddin Siap "Sampyuh"

Artikel berikut ini berisi beberapa, tips sederhana informatif yang akan membantu Anda memiliki pengalaman yang lebih baik dengan
.

SURABAYA, KOMPAS.com " Staf pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya, Suko Widodo, menduga kondisi psikologis mantan Bendara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kini sangat tertekan.Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi harus memulihkan kondisi psikis Nazaruddin agar dia bisa memberikan keterangan tentang kasusnya secara benar dan terbuka.

"Dari orang yang punya posisi penting, terpandang di lingkungannya, tiba-tiba jatuh secara dahsyat, pasti membuat Nazaruddintak nyaman dan tertekan. Diperlakukan layaknya teroris. Apalagi, dia juga dicekam rasa takut akan dibunuh, takut keluarganya dinistakan," kata Suko di Surabaya, Rabu (24/8/2011) pagi.

Semoga informasi yang disajikan sejauh ini berlaku. Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan hal berikut:

Jika kondisi psikologisnya dipulihkan, sangat mungkin dia akan mau membuka kasusnya.Suko menangkap pesan tersirat surat Nazaruddin kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, irinya tidak mau pasang badan terhadap kasus korupsi yang melibatkannya. "Malah dia siap melakukan politik sampyuh (hancur bersama) atau tiji tibeh (mati siji mati kabeh). Jadi, surat itu guyon parikena (seolah bercanda tetapi isinya mengena),"kata Suko.

Menurut dia, secara kultural Nazaruddin tidak memiliki jaringan internasional. Dengan demikian, tidak ada yang harus dibela dengan cara pasang badan.

"Untuk itu, KPKjangan malah ikut menghancurkan psikisnya. KPK harus mengorangkan dia. Seyogianya mengabulkan permintaan dia untuk ditahan di LP Cipinang. Mungkin dia tertekan di dalam Rutan Brimob, Kelapa Dua, Depok.Kalau perlu, KPK juga menjamin keselamatan anaknya," ungkap Suko.

Luangkan waktu untuk mempertimbangkan poin-poin di atas. Apa yang Anda pelajari dapat membantu Anda mengatasi keraguan Anda untuk mengambil tindakan.

Presiden Balas Surat karena Ekspos Media

Artikel menarik alamat beberapa isu kunci tentang
. Pembacaan yang cermat bahan ini bisa membuat perbedaan besar dalam bagaimana Anda berpikir tentang
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Anggota Komisi II Parlemen, Ramadhan Pohan, mengungkapkan, langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membalas surat Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, adalah hal yang wajar.

Menurutnya,Presiden membalas karena ekspos media massa terkait kasus Bendahara Umum Partai Demokrat itu besar."Nazar bukan lagi Bendum (Bendahara Umum), tapi dia kader. Seburuk-buruknya Nazar, dia tetap WNI yang menjadi persoalan. SBY wajar membalas karena sudah mendapatkan perhatian yang luas. Kalau respons Presiden berbeda karena ekspos media besar terhadap Nazaruddin," ujar Ramadhan di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (23/8/2011).

Bagaimana Anda bisa mencanangkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit kebijaksanaan yang mengubah segalanya.

Ia menegaskan, Nazaruddin sama dengan warga negara lainnya, jadi tidak ada masalah jika Presiden merespons warga negaranya."Nazaruddin tersangka, dia juga tetap WNI dan Presiden juga sebagai Presiden RI merespons warganya. Presiden tegas meminta Nazar supaya kooperatif dan sudah memosisikan dirinya tidak intervensi," lanjut Ramadhan.

Ia membantah anggapan yang menyebutkan bahwa Nazaruddin hengkang dari Demokrat meninggalkan malapetaka. "Nazar pergi tak meninggalkan sebuah persoalan, apalagi petaka dari Demokrat. Malah kita memetik hikmah, enggak ada masalah," tuturnya.

Presiden Yudhoyono merespons dengan cepat surat Nazaruddin yang dikirim pada 18 Agustus pekan lalu. Pada Minggu (21/8/2011) surat Nazaruddin yang meminta istri dan anaknya dilindungi dibalas oleh Presiden dengan kop surat berlambang kepresidenan.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menegaskan kepada Nazaruddin bahwa dirinya tidak akan mengintervensi maupun mencampuri proses hukum Nazaruddin. Surat balasan itu menimbulkan kontroversial di tengah publik. Presiden dianggap pilih kasih karena surat-surat dari Korban Bencana Lapindo yang dikirim hari dan tanggal yang sama tak dibalas Presiden.

Ada banyak mengerti tentang
. Kami dapat menyediakan Anda dengan beberapa fakta di atas, tetapi masih ada banyak lagi untuk menulis tentang dalam artikel berikutnya.

Tak Sesuai Harapan Sejak Awal

Apakah Anda mencari beberapa informasi di dalam,
? Berikut adalah up-to-date laporan dari para ahli
yang seharusnya tahu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Institut Ilmu Pemerintahan Prof DR Ryaas Rasyid mengakui, kegagalan implementasi otonomi daerah sudah terlihat sejak awal pelaksanaan kebijakannya.

Ryaas adalah salah satu penggagas kebijakan desentralisasi pemerintahan pasca reformasi. Ryaas malah dianggap sebagai Bapak Otonomi Daerah. Namun meski mengakui implemetnasi otonomi daerah sudah tak sesuai harapan sejak awal penerapannya, ia masih cukup optimistis bahwa kebijakan ini tetap merupakan solusi Indonesia masa depan.

Ryaas yang membacakan orasi ilmiahnya dalam Sarwono Prawirohardjo Memorial Lecture XI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Jakarta, Senin (22/8/2011), mengatakan, implementasi kebijakan otonomi daerah sebenarnya diarahkan untuk menghadirkan pemerintahan yang baik dengan ciri utama, kepemimpinan yang bersih, jujur, kompeten, manajemen pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel, serta prioritas kebijakan yang tepat.

"Tujuannya adalah percepatan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan itu, maka konsep strategis dalam implementasi otonomi daerah berpijak pada tujuh pilar kebijakan," kata Ryaas.

Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda sudah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.

Tujuh pilar itu adalah penempatan sebanyak mungkin kewenangan dalam hubungan domestik kepada pemerintah daerah, penguatan peran DPRD dalam pemilihan kepala daerah dan pengawasan politik atas kinerja kepala daerah, pembinaan tradisi politik yang sesuai kultur setempat, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, perwujudan desentralisasi fiskal, dan pemberdayaan nilai-nilai serta kelembagaan lokal untuk mengoptimalkan kreativitas dan partisipasi masyarakat.

"Dalam imajinasi saya saat itu, implementasi otonomi daerah akan berjalan sesuai rencana dan kompetisi antardaerah dalam memajukan daerah mereka masing-masing akan segera mengambil tempat, sehingga kesejahteraan nasional akan terwujud lebih cepat," kata Ryaas yang juga mantan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Hanya saja menurut Ryaas, pada tahun pertama implementasinya (2001) sudah terlihat gejalayang tidak sehat dalam pemilihan kepala daerah.

"Jual beli suara di DPRD terjadi di berbagai daerah. Distorsi ini bermula di sini dan berlanjut ke manajemen pemerintah daerah yang mulai diintervensi secara politik oleh elemen partai yang duduk di DPRD," kata Ryaas.

Selain itu menurut Ryaas, penyusunan APBD tidak bebas dari titipan kepentingan partai. Pengangkatan pejabat daerah yang sudah sepenuhnya menjadi wewenang kepala daerah, juga telah memungkinkan diangkatnya mereka yagn tidak memiliki kompetensi untuk jabatan strategis.

"Primordialisme mulai terlihat dalam proses rekrutmen PNS dan promosi pejabat," katanya.

Tentu saja, tidak mungkin untuk meletakkan segala sesuatu tentang
menjadi hanya satu artikel. Tapi kau tidak dapat menyangkal bahwa Anda baru saja ditambahkan ke pemahaman Anda tentang
, dan waktu itu dihabiskan dengan baik.

Penyidikan Masih Terus Berjalan

Artikel ini menjelaskan beberapa hal tentang
, dan jika Anda tertarik, maka ini patut dibaca, karena Anda tidak pernah tahu apa yang Anda tidak tahu.

JAKARTA, KOMPAS.com " Penyidikan dugaan kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi masih tetap berjalan. Meskipun demikian, Polri belum dapat menetapkan tersangka baru selain mantan juru panggil MK, Masyhuri Hasan, dan mantan panitera MK, Zaenal Arifin Hoesein, yang menurut rencana akan diperiksa sebagai tersangka, Senin (22/8/2011).

Demikian diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian Negara RI Komisaris Besar Boy Rafli Amar di Jakarta, Minggu (21/8/2011).

Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.

"Penyidikan masih terus berjalan. Dalam mengungkap fakta hukum, penyidik harus obyektif, terukur, dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah," kata Boy.

Menurut Boy, penyidik Polri akan memeriksa mantan panitera MK Zaenal Arifin Hoesein, Senin besok. Zaenal dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka karena diduga ikut serta dalam proses pembuatan surat MK yang diduga dipalsukan.

Penetapan Zaenal Arifin sebagai tersangka, lanjut Boy, didasarkan pada pemeriksaan gelar perkara, termasuk konfrontasi dan rekonstruksi yang dilakukan penyidik. Saat ini, Polri baru menetapkan Masyhuri Hasan dan Zaenal Arifin sebagai tersangka. Dalam kasus itu, penyidik Polri juga sudah memeriksa 36 saksi, termasuk mantan Komisioner KPU Andi Nurpati dan mantan hakim MK Arsyad Sanusi.

Jangan membatasi diri Anda sendiri dengan menolak untuk mempelajari rincian tentang
. Semakin banyak Anda tahu, semakin mudah akan fokus pada apa yang penting.