Friday, May 20, 2011

270 Siswa SLB Tunggu Kepastian Relokasi

Apakah Anda pernah bertanya-tanya apa sebenarnya dengan
? Informatif laporan ini dapat memberikan Anda wawasan tentang semua yang anda pernah ingin tahu tentang
.
DENPASAR, KOMPAS.Com - Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) C Provinsi Bali, MG Muliartha, Jumat (20/5), menyayangkan belum adanya kepastian relokasi gedung sekolah yang barudi Jalan WR Supratman, Denpasar oleh Pemerintah Provinsi Bali. Rencana pemindahan tersebut sudah diembuskan sejak tahun 2009.

Ia pun kecewa jika pembatalan itu benar, karena warga sekitar lokasi rencana gedung baru merasa terganggu dengan sekolahnya, selain alasan menambah kemacetan lalu lintas. Sementarakondisi gedung lama SLB C yang bergabung dengan SLB C1 di Jalan Ahmad Yani, Denpasar,  sudah tidak memadai dan beberapa bagian gedung terus bertambah rusak.

"Kami tidak tahu bagaimana nasib 270 siswa ini ke depannya jika tidak ada perbaikan. Apakahmereka dapat menikmati gedung baru yang layak, atau tetap menerima keadaan seperti saat ini dengan kekurangan kelas dan sarana-prasarana lainnya,"kata MG Muliartha, di kantornya, di Denpasar.

Menurut Muliartha, pihaknya bersama guru dan orang tua murid menerima dengan lapang dada jika relokasi itu dibatalkan. Namunmereka berharap pemerintah pun memberikan konsekuensinya, dengan menambah perhatian terhadap kondisi sekolah.

Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.

Belasan murid kelas 1 dan 2 SMP Luar Biasa serta kelas 1,2, dan 3 SMA Luar Biasa di SLB C, terpaksa bergabung dalam satu kelas yang hanya disekat dengan lemari buku. Kondisi itu juga dirasakan oleh belasan murid kelas 1,2, dan 3 SMP Luar Biasa SLB C1 yang belajar dalam satu kelas tanpa sekat apa pun.

"Kami terpaksa melakukan penggabungan-penggabungan, karena murid terus bertambah dengan keterbatasan jumlah kelas. Kami ingin membangun kelas baru, tetapi tidak memiliki kemampuan terutama soal keuangan,"kata Muliartha.

Sekolah tersebut hanya memiliki 17 kelas untuk 270 siswa kelas SD, SMP dan SMA. Idealnya, mereka memiliki 24 kelas. Bahkan, sekolah itu tidak memiliki lapangan upacara dan olahraga. Karena itu,sekolah tersebut tidak bisa menerapkan kurikulum yang semestinya 70 persen adalah belajar keterampilan terutama permainan luar kelas.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Denpasar, IB Rahoela, membenarkan adanya penolakan warga sekitar Jalan WRSupratman (Kesiman Kertalangu) dan sudah menyampaikan kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

"Ya, kami berharap penolakan ini tidak lagi diperuncing. Kamijuga berharap adanya alternatif lokasi lainnya sebagai jalan tengah karena kami pun mengakui kondisi sekolah SLB C dan C1 itu memang sudah tidak layak," ujarnya.

Saya berharap bahwa membaca informasi di atas adalah menyenangkan dan pendidikan untuk Anda. Anda proses pembelajaran harus berlangsung - semakin Anda memahami tentang subjek apapun, semakin Anda akan dapat berbagi dengan orang lain.

Thursday, May 19, 2011

Jangan Ragu Besarkan PPP

Ketika Anda berpikir tentang
, apa pendapatmu pertama? Aspek mana
penting, yang penting, dan mana yang bisa Anda ambil atau meninggalkan? Anda akan hakim.
JAKARTA, KOMPAS.com " Akhmad Muqowam, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, berharap, kader PPP tidak ragu membesarkan partainya. Langkah itu penting agar PPP tidak hilang dari percaturan politik nasional.      

"Harus diakui, perolehan suara PPP terus menurun pada dua pemilihan umum terakhir," ujar Ahmad Muqowam di Jakarta, Rabu (18/5/2011).      

Benar-benar ide yang baik untuk menyelidiki sedikit lebih dalam subjek
. Apa yang Anda pelajari dapat memberikan kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk usaha di daerah baru.

Itu sebabnya, menurut Muqowam, kader PPP harus bisa menjadikan partai berbasis massa Islam ini menjadi solusi bagi problem kebangsaan di Indonesia. Apalagi, bangsa Indonesia akhir-akhir ini menghadapi masalah yang menuntut jawaban.    

"PPP punya jawabannya. Namun, kalau jawaban tidak diungkapkan, tidak akan menjadi tawaran solusi yang nyata dari PPP. Hari-hari terakhir ini, bangsa kita menghadapi masalah Ahmadiyah, soal pluralisme kebangsaan, dan NII. Terhadap problem ini, PPP punya resep jawabannya," ujarnya.      

PPP sebagai partai berbasis massa Islam, menurut Muqowam, sudah terbukti dalam sejarah bangsa ini menjadi partai yang mempertahankan keislaman sekaligus Pancasila sebagai ideologi negara.  

"Keislaman PPP dan ideologi Pancasila yang selama ini dijalankan PPP telah jadi katalisator kehidupan horizontal dalam kehidupan masyarakat. Inilah sumbangsih PPP bagi bangsa ini, yang seharusnya bisa menjadi modal utama untuk menjadikan PPP sebagai rumah besar bagi seluruh anak bangsa," ujar Muqowam.

Jadi sekarang Anda tahu sedikit tentang
. Bahkan jika Anda tidak tahu segalanya, Anda sudah melakukan sesuatu yang berharga: Anda telah memperluas pengetahuan Anda.

Cemarkan Nama Partai, Itu Pelanggaran Etika

Artikel ini menjelaskan beberapa hal tentang
, dan jika Anda tertarik, maka ini patut dibaca, karena Anda tidak pernah tahu apa yang Anda tidak tahu.
JAKARTA, KOMPAS.com " Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Jero Wacik, menegaskan, tindakan yang berakibat tercemarnya nama partai dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran etika. Pelakunya dapat dikenai sanksi. 

"(Pelanggaran etika) ya, misalnya dianggap mencemarkan partai. Itu kan kualitatif, mencemarkan partai yang bagaimana kan bisa dirasakan partainya. Seberapa cemar, oh agak cemar, sangat cemar, itu kan macam-macam, ada tingkatannya, misalnya hampir cemar. Jadi sangat kualitatif sehingga kami sangat hati-hati juga," ungkap Jero di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/5/2011). 

Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.

Ia mengatakan hal ini menjawab pertanyaan wartawan mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang ditengarai terlibat dalam kasus suap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Menurut Jero, Dewan Kehormatan belum memiliki keputusan akhir mengenai status Nazaruddin. Dewan masih mengkaji sejauh mana Nazaruddin telah melakukan pelanggaran etika. 

Dikatakan, lima anggota Dewan Kehormatan, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Anas Urbaningrum, Amir Syarifuddin, Jero Wacik, dan EE Mangindaan, sedang mencari waktu untuk kembali bertemu dan melakukan pembahasan, termasuk soal pemberian sanksi bila terbukti melanggar. 

Menurut Jero, bentuk sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. "Ya, misalnya, ada teguran, pemanggilan, kemudian lebih berat lagi, pemberhentian sementara. Kemudian yang paling berat di partai, diberhentikan dari partai. Tapi itu yang terakhir. Sekarang bertahap. Bagaimanapun beliau kader partai. Kalau ada kekeliruan, kita tegur, kita kasih tindakan kode etik. Tapi tindakan hukum, kita serahkan 100 persen ke KPK," ujarnya.

Tentu saja, tidak mungkin untuk meletakkan segala sesuatu tentang
menjadi hanya satu artikel. Tapi kau tidak dapat menyangkal bahwa Anda baru saja ditambahkan ke pemahaman Anda tentang
, dan waktu itu dihabiskan dengan baik.

Wednesday, May 18, 2011

Usut Peretas, Polri Gandeng Kemkominfo

Artikel ini menjelaskan beberapa hal tentang
, dan jika Anda tertarik, maka ini patut dibaca, karena Anda tidak pernah tahu apa yang Anda tidak tahu.
JAKARTA, KOMPAS.com " Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelidiki kasus jebolnya situs resmi Polri, www.polri.go.id, oleh peretas.

"Kita terus berkomunikasi dengan Kemenkominfo. Sekarang masih dalam penyelidikan," kata Timur seusai acara kenaikan pangkat 13 perwira Polri di Mabes Polri, Rabu (18/5/2011).

Waktu terbaik untuk belajar tentang
adalah sebelum Anda berada di tengah-tengah hal. Wise pembaca akan terus membaca untuk mendapatkan beberapa pengalaman berharga
sementara itu masih bebas.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, penyidik Bareskrim Polri hari ini memeriksa saksi pelapor, yakni petugas dari Divisi Teknologi Polri. Dalam pemeriksaan, penyidik meminta sejumlah bukti-bukti penyerangan peretas.

"Itu akan dijadikan fakta-fakta hukum sebelum kita melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk ungkap siapa pelakunya," kata Boy.

Apakah ada dugaan dilakukan kelompok teroris? "Kita belum menduga ke arah itu. Kita masih mengumpulkan fakta-faktanya, bagaimana modusnya. Nanti kalau sudah jelas, baru ada tindakan hukum," jawab Boy.

Seperti diberitakan, situs resmi Polri diserang peretas pada Senin (16/5/2011). Ketika situs www.polri.go.id diakses, malah muncul dua orang yang sedang mengangkat bendera di atas bukit. Tampilan layar berwarna hitam dan tercantum tulisan bernada jihad yang mengatasnamakan Islam.

Begitulah keadaannya sekarang. Perlu diketahui bahwa setiap subjek dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi pastikan Anda mengikuti berita terbaru.

Tuesday, May 17, 2011

Parpol Tak Mandiri, Sedot Uang Negara

Ketika Anda berpikir tentang
, apa pendapatmu pertama? Aspek mana
penting, yang penting, dan mana yang bisa Anda ambil atau meninggalkan? Anda akan hakim.
JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya partai politik yang tersandera kasus korupsi dianggap sebagai imbas dari praktik politik transaksional selama 13 tahun pascareformasi. Parpol tidak memiliki kemampuan menghidupi diri sendiri sehingga mengejar kekuasaan agar bisa menyedot uang negara.

Ini (korupsi oleh partai politik) imbas dari pola relasi transaksional yang sudah menjadi karakter politik selama 13 tahun terakhir, kata pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (17/5).Pola relasi politik yang dibangun partai politik dengan konstituen kini memang lebih mengarah ke praktik politik uang. Selama ini, parpol tidak maksimal menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik atau penampung aspirasi masyarakat. Masyarakat hanya didekati menjelang pemilu dan tidak jarang diberi materi sebagai kompensasi.

Sekarang kita telah membahas aspek-aspek
, mari kita kembali kepada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan.

Sementara mayoritas parpol tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai ongkos politik. Parpol tidak memiliki mekanisme pengumpulan sumber pendapatan, seperti iuran atau sumbangan dari anggota. Umumnya parpol masih tergan- tung donasi dari pihak luar.

Mahalnya ongkos politik membuat parpol berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan. Mereka mengejar kekuasaan agar bisa menyedot uang negara sebagai sumber dana parpol, ujarnya. Negara masih menjadi sumber utama untuk permodalan biaya politik parpol.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lili Romli, mengatakan, kemandirian menjadi masalah utama bagi parpol di Indonesia. Menurut Lili, tak ada satu pun........(selengkapnya baca Harian Kompas, Rabu 18 Mei 2011, halaman depan)

Begitulah keadaannya sekarang. Perlu diketahui bahwa setiap subjek dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi pastikan Anda mengikuti berita terbaru.

Libur, Pembahasan Gedung DPR Molor

Artikel menarik alamat beberapa isu kunci tentang
. Pembacaan yang cermat bahan ini bisa membuat perbedaan besar dalam bagaimana Anda berpikir tentang
.
JAKARTA, KOMPAS.com " Pembahasan rencana pembangunan gedung baru DPR kembali tertunda. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, pekan lalu, seharusnya Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bersama Setjen akan membahas hasil kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum Senin ini. Namun, karena pemerintah menetapkan hari ini sebagai hari cuti bersama, pembahasan kembali ditunda. 

"Ditunda karena libur. Mungkin minggu depan nanti dikabari," ungkap Sekjen DPR Nining Indrasaleh kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/5/2011). 

Jika fakta
Anda out-of-date, bagaimana yang mempengaruhi tindakan dan keputusan? Pastikan Anda tidak membiarkan slip
informasi penting oleh Anda.

Pembangunan gedung baru DPR yang menelan biaya Rp 1,138  triliun menuai kontroversi. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan evaluasi dan memangkas biaya menjadi Rp 777 miliar. Komposisi gedung juga berubah dari rencana sebelumnya 36 lantai menjadi 26 lantai.

DPR masih membahas kelanjutan pembangunan gedung pasca-evaluasi yang dilakukan Kementerian PU. Menurut Nining, penundaan semacam ini tentu saja bisa menyebabkan molornya rencana pembangunan gedung baru dari jadwal yang sudah disusun, terutama dari sisi teknis pelaksanaan. Hanya saja, Setjen tetap akan menunggu hasil keputusan bersama BURT.

Ia memperkirakan pembahasan baru akan dilanjutkan pekan depan. Namun, ia mengaku belum yakin tentang jadwalnya. Ia juga memastikan kementerian akan dilibatkan dalam pembahasan awal kajian PU dengan BURT pada pertemuan berikutnya. "PU akan dilibatkan karena ini kan gedung negara," tandasnya.

Luangkan waktu untuk mempertimbangkan poin-poin di atas. Apa yang Anda pelajari dapat membantu Anda mengatasi keraguan Anda untuk mengambil tindakan.

Monday, May 16, 2011

Demokrat: Masak Rakyat Suka Aktivis Diculik

Anda harus dapat menemukan beberapa fakta yang sangat diperlukan tentang
dalam paragraf berikut. Jika ada setidaknya satu fakta anda tidak tahu sebelumnya, bayangkan perbedaan itu bisa membuat.
JAKARTA, KOMPAS.com " Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mempertanyakan hasil survei Indo Barometer yang menyebutkan bahwa masyarakat memiliki persepsi bahwa Orde Baru lebih baik daripada Orde Reformasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial-keamanan, dan mantan Presiden Soeharto ternyata paling disukai publik. Menurut dia, hasil survei itu tak masuk akal. 

"Kalau era Soeharto lebih baik, saya mengajukan pertanyaan kepada hasil survei itu. Apakah mereka setuju dengan adanya penembakan aktivis, penculikan aktivis, pemberangusan media massa, pelanggaran HAM, setuju enggak mereka? Kalau mereka tidak setuju, berarti hasil survei itu tidak mencerminkan rakyat," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/5/2011). 

Survei yang dilakukan Indo Barometer dipublikasikan pada Minggu (15/5/2011). Direktur Eksekutif Indo Barometer menyampaikan, sebesar 40,9 persen responden mempersepsikan bahwa Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Reformasi. Hanya setengahnya, atau 22,8 persen, responden yang mengatakan bahwa Orde Reformasi lebih baik dibandingkan dengan periode lainnya.

Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.

Survei yang melibatkan 1.200 responden juga mendapatkan sebanyak 36,5 persen responden memilih almarhum mantan Presiden Soeharto sebagai presiden yang paling disukai. Selanjutnya, 20,9 persen memilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; 9,8 persen memilih almarhum mantan Presiden Soekarno; 9,2 persen memilih mantan Presiden Megawati Soekarnoputri; 4,4 persen memilih BJ Habibie; 4,3 persen memilih almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid.

Ramadhan Pohan menegaskan, era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru jauh lebih baik daripada era Orde Baru. Ia mencontohkan, angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) turun. Ramadhan justru curiga, hasil survei menunjukkan kinerja kementerian yang buruk. 

"Kalau hasil survei menyatakan demikian, berarti sosialisasi dari tiap kementerian tidak berjalan dan belum sampai ke masyarakat. Seharusnya itu menjadi peran humas di tiap kementerian hasil kerja selama ini dipublikasikan dan keberhasilan apa saja yang sudah dicapai," katanya. 

Meski demikian, Ramadhan menegaskan, survei Indo Barometer yang kritis diperlukan sebagai perangsang atau pemacu kinerja. "Hasil survei SBY di urutan kedua dari lima presiden lain itu berarti kan lebih baik daripada lima presiden lainya. Tapi, kalau memang masih ada kekurangan, akan kami perbaiki di sana-sini," tandasnya.

Tentu saja, tidak mungkin untuk meletakkan segala sesuatu tentang
menjadi hanya satu artikel. Tapi kau tidak dapat menyangkal bahwa Anda baru saja ditambahkan ke pemahaman Anda tentang
, dan waktu itu dihabiskan dengan baik.