KPK Diharapkan Segera Konfrontir Nazar-Anas

Apakah Anda mencari beberapa informasi di dalam,
? Berikut adalah up-to-date laporan dari para ahli
yang seharusnya tahu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Etik KPK diharapkan bekerja dengan tidak membonsai kasus dalam persoalan korupsi Nazarudin.

Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam jumpa pers, Selasa (20/9/2011), mengatakan, KPK harus segera mengkonfrontir Nazararuddin dengan Anas Urbaningrum dan Chandra Hamzah.

"Dengan demikian, KPK juga dapat bekerja profesional dalam menuntaskan kasus Nazarudin. IPW sebagai Komite Pengawas KPK mengingatkan dalam rangka akselerasi penanganan kasus Nazarudin, Nazarudinperlu dikonfrontir dengan Anas Urbaningrum, dan Nazarudin dengan Chandra Hamzah," kata Neta.

Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro
. Hati-hati membaca untuk mengakhiri hampir menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.

Neta berharap, pengakuan Nazarudin dan kesaksian beberapa terperiksa tidak boleh diabaikan, agar proses hukum ditegakkan secara konsisten.Melalui konfrontasi langsung, dapat diketahui apa yang sesungguhnya terjadi.

"Diharapkan konfrontasi akan membuka kebenaran, dan juga dapat meningkatkan dukungan publik terhadap proses-proses hukum yang dilakukan KPK," kata Neta.

Seandainya KPK tidak melakukan konftrontir, legitimasi mereka semakin turun.

IPW juga berharap polisi mulai menyelidiki kebenaran pertemuan Nazarudin dengan oknum-oknum KPK. Jika pertemuan itu terbukti kebenarannya, oknum-oknum KPK yang disebutkan telah melanggar Pasal 65 Juncto Pasal 36 UU KPK dengan ancaman 5 tahun penjara.

Tidak ada salahnya untuk baik-informasi yang terakhir pada
. Bandingkan apa yang telah Anda pelajari di sini ke artikel masa depan sehingga Anda dapat tetap waspada terhadap perubahan di bidang
.

KPK Periksa Empat Pimpinan Banggar Hari Ini

Anda harus dapat menemukan beberapa fakta yang sangat diperlukan tentang
dalam paragraf berikut. Jika ada setidaknya satu fakta anda tidak tahu sebelumnya, bayangkan perbedaan itu bisa membuat.

JAKARTA, KOMPAS.com" Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (20/9/2011).

Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Keempat pimpinan Banggar tersebut adalah Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat), Tamsil Linrung (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Oli Dondokambey (Fraksi PDI-Perjuangan), dan Melchias Markus Mekeng (Fraksi Partai Golkar).

Sejauh ini, kami telah menemukan beberapa fakta menarik tentang
. Anda mungkin memutuskan bahwa informasi berikut ini bahkan lebih menarik.

"Besok (Selasa 20 September) jam 09.00 kami mintai keterangan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin malam.

Menurut Johan, para pimpinan Banggar tersebut dimintai keterangan untuk mengonfirmasi sejumlah data dan informasi terkait yang dihimpun KPK. "Untuk panggil orang bisa karena keterangan orang lain atau data yang KPK punya yang perlu ditanyakan ke orang itu," ujarnya.

Dalam kasus ini KPK menetapkan Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemnakertrans I Nyoman Suisnaya; Kepala Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan Dirjen P2KT Dadong Irbarelawan; serta perwakilan PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, sebagai tersangka.

Ketiganya diduga mencoba menyuap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dengan alat bukti uang Rp 1,5 miliar.Kuasa hukum Dharnawati, Farhat Abbas, mengungkapkan dugaan adanya aliran dana ke Banggar.

Menurut Farhat, kliennya dimintai uang oleh dua tersangka lainnya yang katanya akan diberikan kepada Banggar dan Kementerian sebagai syarat agar PT Alam Jaya Papua mendapatkan proyek.

Sekarang Anda bisa mengerti mengapa ada minat yang tumbuh di
. Ketika orang mulai mencari informasi lebih lanjut tentang
, Anda akan berada dalam posisi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Gelar Perkara Surat Palsu MK Digelar

Artikel berikut ini berisi beberapa, tips sederhana informatif yang akan membantu Anda memiliki pengalaman yang lebih baik dengan
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Kuasa hukum mantan panitera Mahkamah Konstitusi, Zainal Arifin Hoesein, mengatakan, gelar perkara penyidik Kepolisian Negara RI dengan Komisi Kepolisian Nasional terkait kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi direncanakan digelar Rabu mendatang.

Demikian kuasa hukum Zainal Arifin Hoesein, Andi M Asrun, seusai menyerahkan surat permintaan pemeriksaan saksi yang meringankan di Mabes Polri, di Jakarta, Senin (19/9/2011).

"Saya dapat informasi dari Kompolnas, Rabu, Kompolnas diundang Polri untuk gelar perkara," kata Andi Asrun.

Pikirkan tentang apa yang telah Anda baca sejauh ini. Apakah itu memperkuat apa yang sudah Anda ketahui tentang
? Atau ada sesuatu yang sama sekali baru? Bagaimana dengan paragraf yang tersisa?

Sebelumnya, Andi Asrun pernahmeminta Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Kompolnas mengikuti gelar perkara kasus dugaan pemalsuan surat MK. Gelar perkara kasus itu diminta kuasa hukum Zainal kepada penyidik Badan Reserse Kriminal Polri. Andi pernah menjelaskan, gelar perkara terkait kasus dugaan pemalsuan surat MK dengan tersangka Zainal Arifin sangat penting karena polisi dinilai sulit mengungkap kasus itu dan menjerat tersangka lain, termasuk auktor intelektualis.

Misalnya, terkait masalah cap pada surat asli MK tanggal 17 Agustus 2009. "Di dalam surat MK tanggal 17 Agustus itu, ada stempel," kata Andi. Ia menambahkan, jika Kepala Bareskrim mengatakan surat yang asli MK tidak ada stempel, kemungkinan Kepala Bareskrim mendapat informasi yang salah dari anak buahnya (Kompas, 3/11/2011).

Terkait surat permintaan pemeriksaan saksi meringankan, menurut Andi, ia telah menyampaikan surat untuk meminta penyidik Polri meminta keterangan Ketua MK Mahfud MD,hakim MK, dan pakar hukum tata negara Saldi Isra.

Keterangan Mahfud MD sebagai keterangan saksi yang meringankan dinilai penting dalam kasus tersebut. "Tim kuasa hukum Zainal telah menyampaikan surat permintaan pemeriksaan saksi a de charge, yaitu Prof Dr Mahfud MK, Prof Dr Maria Farida, dan Prof Dr Harjono," kata Andi Asrun.

Mahfud MD, termasuk hakim MK, telah bersedia memberikan keterangan yang meringankan dalam kasus dugaan surat MK dengan tersangka Zainal.

Jangan membatasi diri Anda sendiri dengan menolak untuk mempelajari rincian tentang
. Semakin banyak Anda tahu, semakin mudah akan fokus pada apa yang penting.

Usulan Jaminan Penyakit Mahal Terganjal

Ketika kebanyakan orang berpikir tentang
, apa yang terlintas dalam pikiran adalah biasanya informasi dasar yang tidak terlalu menarik atau bermanfaat. Tapi ada lebih banyak untuk
dari sekadar dasar.

JAKARTA, KOMPAS.com " PT Jamsostek (Persero), badan usaha milik negara yang mengelola sedikitnya Rp 105 triliun dana pekerja, ingin menambah manfaat dengan menanggung pengobatan penyakit berbiaya mahal, seperti cuci darah, jantung, dan kanker dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan.

Langkah tersebut terganjal persetujuan atas usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 (tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek) untuk menaikkan plafon upah acuan penghitungan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), kata Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga, Minggu (18/9/2011) di Jakarta.

Jamsostek memiliki sedikitnya 28 juta pekerja sebagai peserta dengan sekurangnya 9 juta di antaranya aktif membayar iuran. Dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan peserta adalah upah Rp 1 juta per bulan. Sekarang kami sedang menunggu pengganti PP No 14/1993 terbit karena plafon ini sudah kami usulkan naik menjadi dua kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang sudah disetujui unsur tripartit enam bulan lalu, paparnya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar sudah mengajukan izin prinsip perubahan PP No 14/1993 kepada Sekretariat Negara. Namun, kata Hotbonar, sampai kini nasib revisi tersebut belum jelas karena tertahan di Kementerian Keuangan.

Bagaimana Anda bisa mencanangkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit kebijaksanaan yang mengubah segalanya.

Sebelum izin prinsip diajukan, delapan kementerian yang merupakan tim pemerintah untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) sudah membahasnya. Pejabat delapan kementerian tersebut kemudian menyetujui perubahan plafon gaji.

Kami sangat menunggu penerbitan PP revisi PP No 14/1993 agar peserta bisa menikmati lebih banyak manfaat program Jamsostek. Pertimbangan menunggu pengesahan UU BPJS tidak masuk akal karena peserta menuntut pengecualian tiga penyakit supaya dihapus sudah bertahun-tahun, ujarnya.

Menurut Direktur Operasional dan Pelayanan Jamsostek Ahmad Ansyori, daya beli program JPK relatif rendah karena regulasi pemerintah tentang perubahan plafon gaji acuan penghitungan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan. Kami menyadari JPK saat ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kesehatan dasar dikarenakan program itu belum menanggung pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan peserta, ujarnya.

Dia menjelaskan, program JPK yang tercantum dalam PP No 14/1993 Pasal 9 Ayat (4) tentang batasan upah program itu maksimal Rp1 juta yang sudah berjalan selama 18 tahun dan belum pernah ditinjau. Di sisi lain, biaya pelayanan kesehatan setiap tahun terus meningkat.

Oleh karena itu, menurut Ahmad, selayaknya dilakukan penyesuaian plafon gaji sebagai dasar perhitungan iuran program JPK guna terlaksananya subsidi silang antarpenghasilan dan pencabutan ketentuan opting out kepesertaan program JPK.

Sebagai pengetahuan Anda tentang
terus tumbuh, Anda akan mulai melihat bagaimana
cocok ke dalam skema keseluruhan hal. Mengetahui bagaimana sesuatu berhubungan ke seluruh dunia juga penting.

Lagi, Lagu SBY Dinyanyikan di Lomba Seni

info mutakhir tentang
tidak selalu hal yang termudah untuk mencari. Untungnya, laporan ini mencakup
info terbaru yang tersedia.

BOGOR, KOMPAS.com - Lagu ciptaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali dinyanyikan di hadapan para peserta, tamu, dan undangan Lomba Cipta Seni Pelajar Tingkat Nasional Tahun 2011 yang digelar di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/9/2011).

Kali ini, lagu yang berjudul "Kuyakin Sampai di Sana" dinyanyikan finalis Indonesian Idol I, Lucky Octavian. Ketika menyanyikan lagu ciptaan Kepala Negara itu, Lucky diiringi kelompok musik Mahagenta. Setelah lagu "Kuyakin Sampai di Sana", Lucky langsung menyanyikan lagu "Indonesia Pusaka". Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono tampak menyimak lagu-lagu yang dinyanyikan finalis acara kontes musik yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta tersebut.

Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.

Lagu-lagu ciptakan Presiden sering dinyanyikan di acara-acara pemerintahan bahkan kenegaraan. Sebelumnya, lagu "Kuyakin Sampai di Sana", dinyanyikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 16 Agustus 2011 ketika Presiden menyampaikan pidato kenegaraan, RAPBN 2012, dan nota keuangan di hadapan sidang bersama DPD dan DPR.

Setelah itu, keesokan harinya, lagu Presiden yang berjudul "Dari Jakarta ke Oslo untuk Bumi Kita" dinyanyikan pada peringatan HUT ke-66 Kemerdekaan RI. Lagu ini juga turut dinyanyikan pada acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Hotel Ritz- Carlton, Jakarta, pada awal April 2011.

Bahkan, lagu Presiden sempat menjadi soal pada ujian Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perdagangan. Terkait hal ini, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga mengatakan, hal tersebut merupakan sebuah "kecelakaan". Ia membantah bahwa materi pertanyaan itu merupakan pesanan Istana. "Soal lagu di ujian itu kecelakaan. Tidak ada keinginan Istana," kata Daniel.

Saya berharap bahwa membaca informasi di atas adalah menyenangkan dan pendidikan untuk Anda. Anda proses pembelajaran harus berlangsung - semakin Anda memahami tentang subjek apapun, semakin Anda akan dapat berbagi dengan orang lain.

Soal Cirus, Jaksa Agung Tunggu Perkembangan

Artikel berikut ini berisi beberapa, tips sederhana informatif yang akan membantu Anda memiliki pengalaman yang lebih baik dengan
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Terkait permintaan terpidana Antasari Azhar untuk menjadikan jaksa nonaktif Cirus Sinaga sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukannya, Jaksa Agung mengatakan akan menunggu perkembangan. Adapun mengenaisidang PK itu sendiri, Jaksa Agung menolak berkomentar karena khawatir bisa memengaruhi jalannya persidangan.

"Sidang PK Antasari saat ini masih berlangsung. Saya tidak mau terlalu jauh berkomentar menyangkut masalah substansi karena bisa menimbulkan bias," kata Jaksa Agung Basrief Arief, Jumat (16/9/2011) di Jakarta.

Waktu terbaik untuk belajar tentang
adalah sebelum Anda berada di tengah-tengah hal. Wise pembaca akan terus membaca untuk mendapatkan beberapa pengalaman berharga
sementara itu masih bebas.

Seperti diberitakan, pada persidangan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (13/9/2011),Antasari meminta jaksa penuntut umum dipengadilan tingkat pertamadihadirkan sebagai saksi. Jaksa tersebut di antaranya adalah Cirus Sinaga, Fadil Reagen, dan Marolop Pandiangan. Dalam sidang tersebut, Antasari Azhar dihukum 18 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran.

Menurut Antasari, mereka diperlukan sebagai saksi karena hingga sekarang jaksa penuntut umum tidak pernah menunjukkan izin pemeriksaan dirinya dari Jaksa Agung. Padahal, saat itu, sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari masih berstatus sebagai jaksa aktif.

Mengenai tidak adanya izin Jaksa Agung untuk pemeriksaan Antasari, Basrief tidak menjawab langsung ada atau tidaknya izin tersebut. Ia hanya mengatakan, kasus ini sudah berkekuatan hukum tetap.

"Faktanya, putusan ini sudah diterima oleh pengadilan, baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Jadi, kita lihat saja bagaimana kemungkinannya," ujar Basrief.

Sekarang Anda bisa mengerti mengapa ada minat yang tumbuh di
. Ketika orang mulai mencari informasi lebih lanjut tentang
, Anda akan berada dalam posisi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Perpres SEA Games Belum Terbit

Semakin Anda memahami tentang subjek apapun, itu menjadi lebih menarik. Ketika Anda membaca artikel ini Anda akan menemukan bahwa subjek
tentu tidak terkecuali.

JAKARTA, KOMPAS.com " Hingga Kamis (15/9/2011) sore ini, peraturan presiden untuk mempercepat pencairan dana APBN-P 2011 sekaligus sebagai payung hukum agar pengadaan barang dan jasa SEA Games 2011 belum diterbitkan.

Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Panitia Penyelenggara SEA Games Indonesia (Inasoc) masih melakukan pertemuan di Sekretariat Kabinet, Jakarta."Sampai saat ini sedang dalam tahap finalisasi," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis.

Rapat tripartit tersebut, sambung Julian, tengah membicarakan penanganan beberapa kendala secara komprehensif. Namun, Julian tak menjelaskan kendala-kendala yang didiskusikan. Ia mengatakan, pemerintah tetap optimistis penyelenggaraan SEA Games dapat berjalan dengan baik. Dikatakan pula, sebuah putusan konklusif diharapkan dihasilkan pada pertemuan hari ini.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian Inasoc Rachmat Gobel akan menyerahkan pelaksanaan SEA Games kepada pemerintah jika hari ini peraturan presiden yang membolehkan penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang kebutuhan SEA Games tidak terbit.

Jika Anda dasar apa yang Anda lakukan pada informasi yang tidak akurat, Anda mungkin akan tidak menyenangkan terkejut oleh konsekuensi. Pastikan Anda mendapatkan cerita
keseluruhan dari sumber-sumber informasi.

"Peraturan presiden (perpres) itu kami minta berlaku surut karena kami sudah banyak mengambil keputusan sejak awal tahun. Jika sampai besok (Kamis) keluar peraturan presiden yang tidak berlaku surut, rasanya berat juga bagi kami untuk menuntaskan pekerjaan ini," ujar Rachmat di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan kaldron untuk upacara pembukaan yang dipesan ke China pada bulan Juni. "Pengerjaan kaldronnya saja tiga bulan, belum lagi membawanya ke Palembang. Kalau tidak dipesan bulan Juni, bagaimana?" katanya.

"Itu baru salah satu contoh keputusan kami yang harus dicarikan payung hukumnya. Kalau tak ada payung hukum terhadap apa yang kami lakukan, kami lebih baik menyerahkan pergelaran SEA Games ini kepada pemerintah atau lebih baik ditunda," ujarnya.

SEA Games akan dilangsungkan di Palembang dan Jakarta pada 11-22 November 2011. Artinya, pembukaan perhelatan pekan olahraga 11 negara Asia Tenggara itu tinggal 58 hari lagi.Saat ini, kas Inasoc kosong, tidak ada dana untuk pengadaan peralatan tanding, sistem teknologi informasi, akomodasi, transportasi, penyiaran, keamanan, protokol, dan seleksi ribuan tenaga sukarelawan.

Sementara pengadaan dan jasa yang harus melewati lelang dicemaskan tak bisa mengejar pelaksanaan SEA Games, 11-22 November 2011.Dengan perpres itu, persiapan dan pelaksanaan SEA Games tak terikat pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak memungkinkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa di atas Rp 100 juta.

Itulah terbaru dari pihak berwenang
. Setelah Anda terbiasa dengan ide-ide ini, Anda akan siap untuk pindah ke tingkat berikutnya.