JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menyesalkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang meneruskan rencana pembangunan gedung baru senilai Rp 1,138 triliun dan mengabaikan suara penolakan masyarakat. Menurut dia, keputusan tersebut menunjukkan keegoisan para penghuni gedung wakil rakyat itu. Ia meragukan bahwa pembangunan gedung baru akan berkorelasi dengan peningkatan kinerja seperti yang didengungkan selama ini. "DPR sangat mengecewakan. Dan banyak inkonsistensi. Janjinya, kalau ada satu fraksi saja menolak, rencana pembangunan gedung akan dibatalkan. Kenyataannya tidak seperti itu," kata Ray kepada Kompas.com, Kamis (7/4/2011) malam. Dalam rapat konsultasi yang berlangsung petang tadi, dari sembilan fraksi yang ada di DPR, ada dua fraksi yang tetap bertahan dengan sikap menolak, yaitu Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra. Sejauh ini, kami telah menemukan beberapa fakta menarik tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah. Anda mungkin memutuskan bahwa informasi berikut ini bahkan lebih menarik.
Ray juga menyoroti keputusan rapat konsultasi yang menyatakan bahwa DPR menyerahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan penghitungan ulang demi menekan biaya pembangunan agar lebih rendah dari yang dianggarkan. Keputusan ini dinilainya membingungkan dan penuh tanda tanya. "Saya tidak mengerti bahasan mereka, bahwa PU harus melakukan penghitungan ulang tetapi tahapan pembangunan terus berlangsung. Lalu, bagaimana pertanggungjawaban anggaran yang Rp 1,1 triliun dengan tahapan yang berlanjut? Bagaimana kalau dananya di bawah Rp 1 triliun?" ujarnya. Selain itu, Ray juga menilai, "kengototan" DPR terus melanjutkan pembangunan gedung ini menimbulkan kecurigaan. Apalagi, dalam sejumlah hal terjadi keganjilan karena ada tahapan-tahapan yang masih dianggap janggal. Salah satunya terkait dengan pembuatan desain gedung yang menurut para anggota DPR 2004-2009 tidak sesuai dengan yang direncanakan. Polemik tentang proses perencanaan dan tahapan yang sudah berjalan, menurut Ray, juga seharusnya dijelaskan secara tuntas oleh DPR. "Dan yang mengecewakan lagi, dalam rapat tadi tidak dikatakan bahwa masyarakat bisa mengakses secara transparan proses dan tahapan yang berjalan," kata Ray. Baca juga: DPR: Proses Panjang, Harus Jalan Terus
Ray juga menyoroti keputusan rapat konsultasi yang menyatakan bahwa DPR menyerahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan penghitungan ulang demi menekan biaya pembangunan agar lebih rendah dari yang dianggarkan. Keputusan ini dinilainya membingungkan dan penuh tanda tanya. "Saya tidak mengerti bahasan mereka, bahwa PU harus melakukan penghitungan ulang tetapi tahapan pembangunan terus berlangsung. Lalu, bagaimana pertanggungjawaban anggaran yang Rp 1,1 triliun dengan tahapan yang berlanjut? Bagaimana kalau dananya di bawah Rp 1 triliun?" ujarnya. Selain itu, Ray juga menilai, "kengototan" DPR terus melanjutkan pembangunan gedung ini menimbulkan kecurigaan. Apalagi, dalam sejumlah hal terjadi keganjilan karena ada tahapan-tahapan yang masih dianggap janggal. Salah satunya terkait dengan pembuatan desain gedung yang menurut para anggota DPR 2004-2009 tidak sesuai dengan yang direncanakan. Polemik tentang proses perencanaan dan tahapan yang sudah berjalan, menurut Ray, juga seharusnya dijelaskan secara tuntas oleh DPR. "Dan yang mengecewakan lagi, dalam rapat tadi tidak dikatakan bahwa masyarakat bisa mengakses secara transparan proses dan tahapan yang berjalan," kata Ray. Baca juga: DPR: Proses Panjang, Harus Jalan Terus
No comments:
Post a Comment