JAKARTA, KOMPAS.com- Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat meminta kepada Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin untuk meminta maaf terkait pernyataannya yang mengkritik keputusan pemerintah untuk siaga I selama pelaksanaan Hari Raya Paskah. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengungkapkan, TB Hasanuddin harus meminta maaf kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan masyarakat Indonesia khususnya umat Nasrani yang merayakan Paskah. Ramadhan menilai, TB Hasanuddin telah meremehkan adanya aksi terorisme di sejumlah daerah Indonesia itu. "Kritikan itu tidak pantas disampaikan TB Hasanuddin. Aneh sekali, dia yang purnawirawan jenderal meremehkan bom, padahal kita ketahui sudah ada bom buku, bom bunuh diri, bom paskah," katanya dalam sebuah diskusi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (1/5/2011). Jika fakta
Anda out-of-date, bagaimana yang mempengaruhi tindakan dan keputusan? Pastikan Anda tidak membiarkan slip
informasi penting oleh Anda.
Sebelumnya, TB Hasanuddin mengatakan bahwa keputusan pemerintah yang meminta Polri dan TNI Siaga I menyusul ditemukannya bom tak jauh dari gereja Christ Cathedral Gading Serpong itu tidak tepat dan berlebihan. "Saya setuju siaga 1 tapi di Jakarta saja. Tidak perlu seluruh Indonesia," kata TB Hasanuddin, Minggu (24/4/2011) waktu itu. Menurut Politisi Partai DPI-Perjuangan anggota Komisi I DPR itu, siaga 1 adalah status tertinggi terkait kesiapan aparat keamanan dalam mengamankan negara. Ketika pemerintah menetapkan status siaga I, maka seluruh prajurit TNI dan Polri wajib berada pada posisi siap siaga di markas masing-masing, lengkap dengan perlengkapan senjata, amunisi, kendaraan, bekal logistik, dan lainnya. Menurut Ramadhan, pernyataan TB Hasanuddin tersebut tidak menunjukkan keprihatinannya terhadap rakyat. Pernyataannya tidak mencerminkan ungkapan seorang purnawirawan jenderal yang juga anggota DPR. Ramadhan juga menyampaikan,sebelum menetapkan status siaga I, PresidenSusilo Bambang Yudhoyono telah menggelar rapat keamanan dengan seluruhgubernur, Panglima TNI dan Kepala Polri. Langkah Presiden tersebut,lanjutnya, patut diapresasi."Alhamdulillah kerja keras Polri dan TNI bom bekerja lebih awas sehinggatidak meledak," ujarnya. Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati menambahkan, pernyataan TB Hasanuddin tidak sesuai etika. Ia mencurigai adanya agenda tertentu terkait pernyataan tersebut. "Ada agenda apa di balik pernyataannya itu? Apakah ada agenda pribadi?" katanya.
Sebelumnya, TB Hasanuddin mengatakan bahwa keputusan pemerintah yang meminta Polri dan TNI Siaga I menyusul ditemukannya bom tak jauh dari gereja Christ Cathedral Gading Serpong itu tidak tepat dan berlebihan. "Saya setuju siaga 1 tapi di Jakarta saja. Tidak perlu seluruh Indonesia," kata TB Hasanuddin, Minggu (24/4/2011) waktu itu. Menurut Politisi Partai DPI-Perjuangan anggota Komisi I DPR itu, siaga 1 adalah status tertinggi terkait kesiapan aparat keamanan dalam mengamankan negara. Ketika pemerintah menetapkan status siaga I, maka seluruh prajurit TNI dan Polri wajib berada pada posisi siap siaga di markas masing-masing, lengkap dengan perlengkapan senjata, amunisi, kendaraan, bekal logistik, dan lainnya. Menurut Ramadhan, pernyataan TB Hasanuddin tersebut tidak menunjukkan keprihatinannya terhadap rakyat. Pernyataannya tidak mencerminkan ungkapan seorang purnawirawan jenderal yang juga anggota DPR. Ramadhan juga menyampaikan,sebelum menetapkan status siaga I, PresidenSusilo Bambang Yudhoyono telah menggelar rapat keamanan dengan seluruhgubernur, Panglima TNI dan Kepala Polri. Langkah Presiden tersebut,lanjutnya, patut diapresasi."Alhamdulillah kerja keras Polri dan TNI bom bekerja lebih awas sehinggatidak meledak," ujarnya. Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati menambahkan, pernyataan TB Hasanuddin tidak sesuai etika. Ia mencurigai adanya agenda tertentu terkait pernyataan tersebut. "Ada agenda apa di balik pernyataannya itu? Apakah ada agenda pribadi?" katanya.
No comments:
Post a Comment