JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie tampaknya gerah dengan pemberitaan seputar uang pulsa anggota Dewan"senilai Rp 14 juta per bulan dan Rp 20 juta setiap kali masa reses"yang dikeluarkan oleh Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra). Ia justru menantang balik Fitra untuk membayar pulsa anggota Dewan. "Mungkin LSM yang mau bayar Rp 15 juta, saya senang. Saya tunggu Fitra bayar kami Rp 15 juta," ujar Marzuki Alie kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/5/2011). Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
dari Anda mungkin memiliki pikiran pertama.
Kritik pun diberikan Marzuki kepada LSM pada umumnya. Menurut dia, LSM sering membohongi publik karena membeberkan hasil penelitian yang belum tentu valid. "Itulah kualitas LSM kita. Itu bukti LSM kita sering membohongi publik," tambahnya. Marzuki sudah beberapa hari ini menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan Fitra tersebut. Menurut dia, anggaran untuk pulsa anggota DPR tidak ada. Yang ada hanya dana telepon untuk rumah jabatan. "Tidak benar itu pulsa (Rp 14 juta). Kalau tidak dipatok, teleponnya bisa mahal," kata Marzuki. Seperti yang diketahui, menurut Fitra, Data Daftar Isian Penggunaan Anggaran 2010 dan 2011 menunjukkan anggaran pulsa untuk anggota DPR ini dalam setahun mencapai Rp 168 juta per anggota. Fitra juga mencatat bahwa selama setahun, DPR memperoleh tunjangan komunikasi untuk isi pulsa ponsel sebesar Rp 102 juta untuk lima kali masa reses atau sekitar Rp 20 juta dalam setiap masa reses. Sementara itu, total anggaran untuk komunikasi atau isi pulsa saja per anggota mencapai Rp 270 juta per tahun.
Kritik pun diberikan Marzuki kepada LSM pada umumnya. Menurut dia, LSM sering membohongi publik karena membeberkan hasil penelitian yang belum tentu valid. "Itulah kualitas LSM kita. Itu bukti LSM kita sering membohongi publik," tambahnya. Marzuki sudah beberapa hari ini menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan Fitra tersebut. Menurut dia, anggaran untuk pulsa anggota DPR tidak ada. Yang ada hanya dana telepon untuk rumah jabatan. "Tidak benar itu pulsa (Rp 14 juta). Kalau tidak dipatok, teleponnya bisa mahal," kata Marzuki. Seperti yang diketahui, menurut Fitra, Data Daftar Isian Penggunaan Anggaran 2010 dan 2011 menunjukkan anggaran pulsa untuk anggota DPR ini dalam setahun mencapai Rp 168 juta per anggota. Fitra juga mencatat bahwa selama setahun, DPR memperoleh tunjangan komunikasi untuk isi pulsa ponsel sebesar Rp 102 juta untuk lima kali masa reses atau sekitar Rp 20 juta dalam setiap masa reses. Sementara itu, total anggaran untuk komunikasi atau isi pulsa saja per anggota mencapai Rp 270 juta per tahun.
No comments:
Post a Comment