JAKARTA, KOMPAS.com " Uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test yang akan dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dijauhkan dari kemungkinan transaksi politik yang menyandera KPK. Jika perlu, para calon diisolasi selama proses penilaian. Usulan itu disampaikan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, di Jakarta, Jumat (19/8/2011). Sebagaimana diberitakan, Panitia Seleksi menyampaikan delapan nama calon pimpinan KPK kepada presiden, untuk selanjutnya akan diuji kepatutan dan kelayakannya oleh DPR. Empat nama menduduki peringkat tertinggi, yaitu Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, dan Handoyo Sudrajat. Bagaimana Anda bisa mencanangkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit kebijaksanaan yang mengubah segalanya.
Sebastian Salang menilai, nasib KPK ke depan sangat tergantung pada DPR. Pilihan dewan akan sangat menentukan wajah KPK ke depan. Apalagi, saat ini lembaga tersebut sedang mengalami kemerosotan kepercayaan dari masyarakat. Pilihan DPR bisa memperbaiki kepercayan publik karena orang yang terpilih dapat dukungan masyarakat. Bisa juga kepercayan publik semakin rendah, jika DPR salah memilih orang yang ditolak masyarakat. "Dari delapan orang calon itu, semoga DPR benar-benar memilih yang terbaik. Jangan sampai masuk pertimbangan politik dari partai politik yang selama ini sangat kental dengan kepentingan. Kalau terkuak kabar bahwa ada kesepakatan di balik proses pemilihan ini, citra KPK akan anjlok. Kinerja KPK baru anak terganggu, padahal banyak kasus yang belum terselesaikan," katanya. Masyarakat harus mendesak DPR untuk memilih pimpinan KPK yang terbaik dan tidak menyanderanya dengan kepentingan partai. Jika perlu, para calon itu diisolasi untuk menutup kemungkinan komunikasi dan pertemuan dengan DPR dan partai politik selama proses uji kepatutan dan kelayakan. Kalau juga bisa terus memberikan informasi terkait nama-nama calon pimpinan KPK itu. "Masyarakat sipil juga perlu ikut mengawasi prosesnya diDPR," katanya.
Sebastian Salang menilai, nasib KPK ke depan sangat tergantung pada DPR. Pilihan dewan akan sangat menentukan wajah KPK ke depan. Apalagi, saat ini lembaga tersebut sedang mengalami kemerosotan kepercayaan dari masyarakat. Pilihan DPR bisa memperbaiki kepercayan publik karena orang yang terpilih dapat dukungan masyarakat. Bisa juga kepercayan publik semakin rendah, jika DPR salah memilih orang yang ditolak masyarakat. "Dari delapan orang calon itu, semoga DPR benar-benar memilih yang terbaik. Jangan sampai masuk pertimbangan politik dari partai politik yang selama ini sangat kental dengan kepentingan. Kalau terkuak kabar bahwa ada kesepakatan di balik proses pemilihan ini, citra KPK akan anjlok. Kinerja KPK baru anak terganggu, padahal banyak kasus yang belum terselesaikan," katanya. Masyarakat harus mendesak DPR untuk memilih pimpinan KPK yang terbaik dan tidak menyanderanya dengan kepentingan partai. Jika perlu, para calon itu diisolasi untuk menutup kemungkinan komunikasi dan pertemuan dengan DPR dan partai politik selama proses uji kepatutan dan kelayakan. Kalau juga bisa terus memberikan informasi terkait nama-nama calon pimpinan KPK itu. "Masyarakat sipil juga perlu ikut mengawasi prosesnya diDPR," katanya.
No comments:
Post a Comment