JAKARTA, KOMPAS.com " Anggota Komisi II Parlemen, Ramadhan Pohan, mengungkapkan, langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membalas surat Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, adalah hal yang wajar. Menurutnya,Presiden membalas karena ekspos media massa terkait kasus Bendahara Umum Partai Demokrat itu besar."Nazar bukan lagi Bendum (Bendahara Umum), tapi dia kader. Seburuk-buruknya Nazar, dia tetap WNI yang menjadi persoalan. SBY wajar membalas karena sudah mendapatkan perhatian yang luas. Kalau respons Presiden berbeda karena ekspos media besar terhadap Nazaruddin," ujar Ramadhan di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (23/8/2011). Bagaimana Anda bisa mencanangkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit kebijaksanaan yang mengubah segalanya.
Ia menegaskan, Nazaruddin sama dengan warga negara lainnya, jadi tidak ada masalah jika Presiden merespons warga negaranya."Nazaruddin tersangka, dia juga tetap WNI dan Presiden juga sebagai Presiden RI merespons warganya. Presiden tegas meminta Nazar supaya kooperatif dan sudah memosisikan dirinya tidak intervensi," lanjut Ramadhan. Ia membantah anggapan yang menyebutkan bahwa Nazaruddin hengkang dari Demokrat meninggalkan malapetaka. "Nazar pergi tak meninggalkan sebuah persoalan, apalagi petaka dari Demokrat. Malah kita memetik hikmah, enggak ada masalah," tuturnya. Presiden Yudhoyono merespons dengan cepat surat Nazaruddin yang dikirim pada 18 Agustus pekan lalu. Pada Minggu (21/8/2011) surat Nazaruddin yang meminta istri dan anaknya dilindungi dibalas oleh Presiden dengan kop surat berlambang kepresidenan. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menegaskan kepada Nazaruddin bahwa dirinya tidak akan mengintervensi maupun mencampuri proses hukum Nazaruddin. Surat balasan itu menimbulkan kontroversial di tengah publik. Presiden dianggap pilih kasih karena surat-surat dari Korban Bencana Lapindo yang dikirim hari dan tanggal yang sama tak dibalas Presiden.
Ia menegaskan, Nazaruddin sama dengan warga negara lainnya, jadi tidak ada masalah jika Presiden merespons warga negaranya."Nazaruddin tersangka, dia juga tetap WNI dan Presiden juga sebagai Presiden RI merespons warganya. Presiden tegas meminta Nazar supaya kooperatif dan sudah memosisikan dirinya tidak intervensi," lanjut Ramadhan. Ia membantah anggapan yang menyebutkan bahwa Nazaruddin hengkang dari Demokrat meninggalkan malapetaka. "Nazar pergi tak meninggalkan sebuah persoalan, apalagi petaka dari Demokrat. Malah kita memetik hikmah, enggak ada masalah," tuturnya. Presiden Yudhoyono merespons dengan cepat surat Nazaruddin yang dikirim pada 18 Agustus pekan lalu. Pada Minggu (21/8/2011) surat Nazaruddin yang meminta istri dan anaknya dilindungi dibalas oleh Presiden dengan kop surat berlambang kepresidenan. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menegaskan kepada Nazaruddin bahwa dirinya tidak akan mengintervensi maupun mencampuri proses hukum Nazaruddin. Surat balasan itu menimbulkan kontroversial di tengah publik. Presiden dianggap pilih kasih karena surat-surat dari Korban Bencana Lapindo yang dikirim hari dan tanggal yang sama tak dibalas Presiden.
No comments:
Post a Comment