JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Cirus Sinaga membantah memerintahkan Nazran Aziz, jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus Gayus Halomoan Tambunan, untuk menghilangkan pasal korupsi dalam dakwaan. Menurut Cirus, penyusunan dakwaan kewenangan JPU. "Itu harus dibuktikan, perintah pakai telepon? Lisan? Harus ada buktinya. Apa ada saksinya? Dia tidak pernah hubungan telepon," kata Tumbur Simanjuntak, pengacara Cirus seusai mendampingi kliennya diperiksa di Bareskrim Polri, Selasa ( 8/3/2011 ) sekitar pukul 22.30. Dikatakan Tumbur, Cirus tak tahu bahwa dirinya juga ditunjuk sebagai JPU selain sebagai ketua tim jaksa peneliti. Cirus mengaku baru tahu ketika diperiksa internal Kejaksaan Agung. "Dia (Cirus) tidak pernah diberitahukan," ucap dia. Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.
Parlindungan Sinaga, penasihat hukum Cirus lain, mengatakan, rencana dakwaan (rendak) yang dibuat jaksa peneliti tidak menjadi acuan JPU untuk membuat dakwaan. JPU, kata dia, harus menyusun dakwaan berdasarkan berkas perkara. "Rendak itu tidak baku di Kejaksaan Agung. Itu kebijakan dari Direktur Prapenuntutan pada saat itu (Poltak Manulang). Itu hanya memperkuat pendapat peneliti untuk atasannya. Jadi tidak mengikat pada JPU," kata dia. Seperti diberitakan, menurut Polri, Cirus telah menghalang-halangi penyidikan dengan menghilangkan pasal korupsi terhadap Gayus Tambunan. Sebagai ketua tim jaksa peneliti, Cirus diduga memberi saran kepada penyidik agar menambahkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Awalnya, Gayus hanya dijerat pasal korupsi dan pencucian uang. Selain itu, Cirus juga diduga memerintahkan Nazran secara lisan untuk menghilangkan pasal korupsi dalam dakwaan. Gayus akhirnya hanya didakwa dengan pasal pencucian uang dan penggelapan. Selain sebagai jaksa peneliti, Cirus yang ditunjuk sebagai JPU memiliki kewenangan untuk menyusun dakwaan. Setelah pasal korupsi dihilangkan, Gayus hanya dituntut jaksa dengan pasal penggelapan dengan hukuman satu tahun penjara masa percobaan satu tahun. Akhirnya, hakim Pengadilan Negeri Tanggerang membebaskan Gayus dari segala tuntutan. Terkait perkara itu, Cirus dijerat Pasal 12 huruf e, Pasal 21, dan Pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.
Parlindungan Sinaga, penasihat hukum Cirus lain, mengatakan, rencana dakwaan (rendak) yang dibuat jaksa peneliti tidak menjadi acuan JPU untuk membuat dakwaan. JPU, kata dia, harus menyusun dakwaan berdasarkan berkas perkara. "Rendak itu tidak baku di Kejaksaan Agung. Itu kebijakan dari Direktur Prapenuntutan pada saat itu (Poltak Manulang). Itu hanya memperkuat pendapat peneliti untuk atasannya. Jadi tidak mengikat pada JPU," kata dia. Seperti diberitakan, menurut Polri, Cirus telah menghalang-halangi penyidikan dengan menghilangkan pasal korupsi terhadap Gayus Tambunan. Sebagai ketua tim jaksa peneliti, Cirus diduga memberi saran kepada penyidik agar menambahkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Awalnya, Gayus hanya dijerat pasal korupsi dan pencucian uang. Selain itu, Cirus juga diduga memerintahkan Nazran secara lisan untuk menghilangkan pasal korupsi dalam dakwaan. Gayus akhirnya hanya didakwa dengan pasal pencucian uang dan penggelapan. Selain sebagai jaksa peneliti, Cirus yang ditunjuk sebagai JPU memiliki kewenangan untuk menyusun dakwaan. Setelah pasal korupsi dihilangkan, Gayus hanya dituntut jaksa dengan pasal penggelapan dengan hukuman satu tahun penjara masa percobaan satu tahun. Akhirnya, hakim Pengadilan Negeri Tanggerang membebaskan Gayus dari segala tuntutan. Terkait perkara itu, Cirus dijerat Pasal 12 huruf e, Pasal 21, dan Pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.
No comments:
Post a Comment