JAKARTA, KOMPAS.com -Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Kesehatan, Sjafii Ahmad dituntut empat setengah tahun penjara dalam persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/3/2011). Sjafii juga dituntut membayar kerugian negara Rp 30 juta. Ia dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan berupa rontgen dan portable untuk pelayanan puskesmas daerah tertinggal padatahun 2007. "Meminta supaya Majelis Hakim Tipikor menghukum empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU), Agus Salim. Menurut Agus, Sjafii terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai Sekjen untukmenguntungkan diri sendiri yang menyebabkan kerugian negara serta menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya. Perbuatan Sjafii tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 3 juncto Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Atas tuntutan JPU tersebut, Sjafii merasa keberatan dan akan mengajukan pembelaan. "Kami minta dua minggu untuk membuat pembelaan saya dan pengacara," katanya. Akan tetapi Majelis Hakim Tipikor hanya memberi waktu Sjafii dan tim kuasa hukumnya satu minggu. Permintaan Tambahan JPUSelain menuntut hukuman bagi Sjafii, JPU meminta agar pihak lain yang turut menikmati uang hasil korupsi dalam pengadaan alat kesehatan tersebut mengganti kerugian negara. JPU meminta Majelis Hakim merampas uang negara yang totalnya Rp 3 miliar dari tiga perusahaan rekanan Depkes yakni PT Kimia Farma Trading & Distribution yang diduga diuntungkan sebesar Rp 1,2 M dari proyek alat kesehatan tersebut, PT Bhineka Usada Raya (Rp 845 juta), dan PT Medtek (Rp 332 juta). Informasi tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.
Juga meminta kerabat Sjafii yang menerima uang korupsi mengganti kerugian negara. Mereka adalah menantu Sjafii, Raditya Krisna sebesar Rp 455 juta, anak Sjafii. Syabuta Syafirna sebesar Rp 1,5 miliar, Dicky Yusuf sebesar Rp 140 juta, dan Yuniati Siregar sebesar Rp 20 juta. Adapun Sjafii Ahmad sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan rontgen portable untuk pelayanan puskesmas daerah tertinggal di Depkes tahun anggaran 2007. Dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, diuraikan bahwa Sjafii telah mengarahkan Edi Suranto selaku Direktur Bina Kesehatan Komunitas Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes untuk mengajukan proyek pengadaan alat rontgen portable untuk pelayanan puskesmas di daerah tertinggal. Instruksi tersebut dilatarbelakangi adanya sisa anggaran pada satuan kerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2007 sekitar Rp 18 miliar.Sjafii bersepakat dengan Komisaris PT Kimia Farma Trading Distribution (KFTD) Budiarto Maliang dalam pengadaan alat rontgen tersebut. Sjafii setuju memenangkan perusahaan Budiarto sebagai rekanan dengan imbalan berupa fee senilai 8,5 persen dari nilai kontrak proyek. Padahal, PT KFTD tidak mampu menyediakan alat rontgen portable dengan spesifikasi merek Poskom tersebut.Mengacu kepada surat disposisi yang disetujui Sjafii tertanggal 18 Juli 2007, pengadaan rontgen portable dilakukan dengan memenangkan PT KFTD. Pada pelaksanaannya, proyek senilai Rp 18 miliar itu ditangani oleh PT Bhineka Usada Raya selaku penyedia alat rontgen dan PT Medtek sebagai penyuplai aksesoris. Praktik penggelembungan harga dalam proyek tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 9,8 miliar. Selain menyalahgunakan kewenangan, Sjafii juga didakwa telah menerima hadiah dari Budiarto. Selama kurun waktu 2007 dan 2008, Sjafii mendapatkan imbalan dengan total nilai Rp8,9 miliar dalam bentuk Mandiri Traveler Cheque dan Cek Multi Guna BNI.
Juga meminta kerabat Sjafii yang menerima uang korupsi mengganti kerugian negara. Mereka adalah menantu Sjafii, Raditya Krisna sebesar Rp 455 juta, anak Sjafii. Syabuta Syafirna sebesar Rp 1,5 miliar, Dicky Yusuf sebesar Rp 140 juta, dan Yuniati Siregar sebesar Rp 20 juta. Adapun Sjafii Ahmad sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan rontgen portable untuk pelayanan puskesmas daerah tertinggal di Depkes tahun anggaran 2007. Dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, diuraikan bahwa Sjafii telah mengarahkan Edi Suranto selaku Direktur Bina Kesehatan Komunitas Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes untuk mengajukan proyek pengadaan alat rontgen portable untuk pelayanan puskesmas di daerah tertinggal. Instruksi tersebut dilatarbelakangi adanya sisa anggaran pada satuan kerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2007 sekitar Rp 18 miliar.Sjafii bersepakat dengan Komisaris PT Kimia Farma Trading Distribution (KFTD) Budiarto Maliang dalam pengadaan alat rontgen tersebut. Sjafii setuju memenangkan perusahaan Budiarto sebagai rekanan dengan imbalan berupa fee senilai 8,5 persen dari nilai kontrak proyek. Padahal, PT KFTD tidak mampu menyediakan alat rontgen portable dengan spesifikasi merek Poskom tersebut.Mengacu kepada surat disposisi yang disetujui Sjafii tertanggal 18 Juli 2007, pengadaan rontgen portable dilakukan dengan memenangkan PT KFTD. Pada pelaksanaannya, proyek senilai Rp 18 miliar itu ditangani oleh PT Bhineka Usada Raya selaku penyedia alat rontgen dan PT Medtek sebagai penyuplai aksesoris. Praktik penggelembungan harga dalam proyek tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 9,8 miliar. Selain menyalahgunakan kewenangan, Sjafii juga didakwa telah menerima hadiah dari Budiarto. Selama kurun waktu 2007 dan 2008, Sjafii mendapatkan imbalan dengan total nilai Rp8,9 miliar dalam bentuk Mandiri Traveler Cheque dan Cek Multi Guna BNI.
No comments:
Post a Comment