Ada "Grand Design" Pembubaran KPK

Artikel berikut menyajikan informasi yang sangat terbaru tentang
. Jika Anda memiliki minat khusus dalam
, maka artikel ini informatif diperlukan membaca.

JAKARTA, KOMPAS.com " Wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie dinilai merupakan hasil dari sebuah grand design atau direncanakan sebelumnya. Pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi adalah cara yang paling aman bagi para koruptor untuk menghindar dari jeratan hukum.

Istilahnya, test the water. Kalau tidak ada reaksi menentang, akan diteruskan wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, kata Sys NS, salah satu pendiri Partai Demokrat, dalam dialog Suburnya Tradisi Korupsi dan Melenyapnya Rasa Malu: Dalam Kacamata Pendiri Partai Demokrat dan Pendukung SBY, Minggu (31/7/2011) di Jakarta.

Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.

Hal senada dikatakan inisiator Partai Demokrat lainnya, Baharuddin Tonti. Menurut Baharuddin, tidak mungkin seorang Ketua DPR yang juga pengurus Partai Demokrat itu berbicara tanpa diketahui oleh atasannya di partai. Saya tidak yakin Marzuki bicara tanpa sepengetahuan ketua, katanya.

Tonti juga menyatakan, wacana pembubaran KPK sebenarnya bukan ide baru. Namun, kali ini kembali muncul dari petinggi Partai Demokrat yang telah kehilangan keteladanan. Tak ada keteladanan rasa malu, semua dilakukan terang-terangan. Ada krisis kepemimpinan, ujarnya.

Sys menambahkan, dekadensi moral sudah semakin luar biasa saat ini, membuat korupsi tidak lagi menjadi perbuatan yang dianggap memalukan. Terlebih lagi, tidak ada..........(selengkapnya baca Harian Kompas, Senin 1 Agustus 2011, halaman depan)

 

Mereka yang hanya mengenal satu atau dua fakta-fakta tentang
bisa bingung oleh informasi yang menyesatkan. Cara terbaik untuk membantu mereka yang disesatkan adalah dengan lembut benar mereka dengan kebenaran yang Anda pelajari di sini.

Jangan Maafkan Koruptor sampai Ini Dipenuhi

Ketika Anda belajar tentang sesuatu yang baru, mudah merasa kewalahan oleh jumlah informasi relevan yang tersedia. Artikel informatif akan membantu Anda berfokus pada titik sentral.

PAREPARE, KOMPAS.com "Anggota Komisi II DPR RI (F-Hanura) Akbar Faisal berpendapat, bisa saja para koruptor di beri pengampunan dan dimaafkan, namun setelah para koruptor mengembalikan harta negara yang sudah dicuri dan mempertanggung- jawabkan tindakannya melalui proses hukuman.

Hal tersebut dikatakan Akbar Faisal saat berdiskusi dengan wakil rakyat bertema "Menatap Masa Depan Dunia Politik", rangkaianperjalanan resesnya di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, di D'Carloz Sabtu (30/7/2011) siang tadi.

"Pernyataan Ketua DPR yang mengusulkan agar koruptor di maafkan saja, menurut saya memang menimbulkan kontroversi. Bisa saja koruptor dimaafkan, tapi setelah mereka mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu mengembalikan harta negara maupun menjalani proses hukum yang berlaku," katanya.

Informasi tentang
disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang
atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.

Dalam beberapa hal, katanya, pernyataan Marzuki Ali tersebut bisa dipahami. Menurutnya, mungkin pemikiran ketua DPR tersebut dari pada uang negara hilang dan koruptornya tidak ditemukan, lebih baik koruptornya dipanggil agar mengembalikan uang dan diberi maaf.

"Tapi dalam kondisi negara yang carut-marut seperti ini, hal tersebut tentu tidak bisa digunakan. Koruptor tetap koruptor, uang negara tetap uang negara," tegasnya.

Tentu saja tidak fair, kata Akbar Faisal lagi, jika koruptor yang telah sudah mencuri harta negara, begitu saja dimaafkan tanpa menjalani proses hukum yang seharusnya, kendati sudah mengembalikan uang dan harta negara.

Pasalnya, tindakan korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian pada negara, tapi juga membuat anak, cucu dan rakyat ikut menderita.

"Tentu tidak fair, disaat rakyat dan anak cucu kita menderita akibat ulah koruptor, mereka (koruptor) malah berleha-leha di Singapura atau dinegara mana pun, namun lalu diberi maaf begitu saja. Penegakan hukum tidak boleh dikesampingkan," katanya.

Mereka yang hanya mengenal satu atau dua fakta-fakta tentang
bisa bingung oleh informasi yang menyesatkan. Cara terbaik untuk membantu mereka yang disesatkan adalah dengan lembut benar mereka dengan kebenaran yang Anda pelajari di sini.

SBY Nikmati Tontonan Wayang Orang

Apakah Anda mencari beberapa informasi di dalam,
? Berikut adalah up-to-date laporan dari para ahli
yang seharusnya tahu.

JAKARTA, KOMPAS.com " Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampak antusias menyaksikan pentas wayang orang bertajuk "Banjaran Gatotkaca" yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/7/2011) malam.

Pentas "Banjaran Gatotkaca" yang pernah dipentaskan di Gedung Opera Sydney, Australia, pada Desember 2010 bercerita mengenai tiga babakan penting dalam kehidupan Gatotkaca, sekitar kelahirannya yang menimbulkan kesedihan karena tali pusarnya sulit dipotong, sekitar percintaannya dengan anak Arjuna, Pergiwo, dan saat gugurnya ia dalam Perang Besar Bharatayuda."Presiden sangat menikmatinya," kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik kepada para wartawan seusai pementasan. Jero turut ambil bagian dalam pementasan tersebut dengan memainkan karakter Batara Guru.

Turut hadir pada pementasan tersebut, Ibu Ani Yudhoyono; Wakil Presiden Boediono; Ibu Herawati Boediono; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi; Menteri Pendidikan Nasional M Nuh; Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo; para duta besar negara sahabat, dan lainnya.

Jero mengatakan, sejak kecil, baik Presiden, Wapres, dan juga dirinya, telah "kenyang" menonton pementasan wayang. "Kami telah mendapati filsafat wayang. Tak ada yang instan dalam hidup ini. Semuanya harus melalui tahapan-tahapannya. Seperti Gatotkaca. Sebelum menjadi panglima perang, dia harus berlatih. Dari bayi sudah dicemplungkan ke kawah candradimuka," katanya.

Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda sudah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.

Seusai pementasan, Presiden, Ibu Ani, Boediono, dan Ibu Herawati langsung bersalaman dengan para pemain. Beberapa pemain yang tampil pada malam tersebut, antara lain, Menteri Urusan Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, Ali Marsudi (Arjuna), Teguh Kenthus Ampiranto (Adipati Karna), Nanang Riswandi (Gatotkaca), serta sejumlah selebriti, seperti Aylawati Sarwono (Pergiwo) dan Tuti Roosdiono (Arimbi).

Ibu Ani dan Ibu Herawati juga memberikan karangan bunga kepada dua perwakilan pemain. Seusai pemberian karangan bunga, Presiden, Ibu Ani, Wapres, dan Ibu Herawati sempat berfoto bersama para pemain. Pementasan wayang yang disutradarai oleh D Supono ini berlangsung selama sekitar dua jam.

Pesan untuk pemimpin

Pada pementasan tersebut, Jero melakukan improvisasi dengan memberikan nasihat ketika menikahkan Gatotkaca dengan Pergiwo. "Pemimpin jangan takut dikritik karena selalu ada orang yang mengkritik dari pagi sampai pagi," katanya.

Seusai pementasan, Jero memang mengaku melakukan improvisasi terkait adegan tersebut. Namun, Jero mengatakan bahwa pesan tersebut berlaku untuk semua pemimpin.

Ketua Panitia, Sudi Silalahi mengatakan, pementasan ini merupakan bagian dari Peringatan Hari Jadi ke-66 RI yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2011. Acara ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk melestarikan budaya Indonesia."Ini harus tetap kita pelihara dan lestarikan karena mengandung banyak pelajaran moral, etika, semangat kepahlawanan, dan lainnya," kata Sudi.

Tidak ada salahnya untuk baik-informasi yang terakhir pada
. Bandingkan apa yang telah Anda pelajari di sini ke artikel masa depan sehingga Anda dapat tetap waspada terhadap perubahan di bidang
.

Beranikah DPR Ungkap Mafia Anggaran

Apakah Anda pernah bertanya-tanya apa sebenarnya dengan
? Informatif laporan ini dapat memberikan Anda wawasan tentang semua yang anda pernah ingin tahu tentang
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengkritik wacana pembentukan Panitia Kerja Mafia Anggaran DPR RI. Panitia kerja (panja) tersebut rencananya akan dibentuk untuk mengusut berbagai praktik penyimpangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dilakukan anggota DPR melalui berbagai proyek di beberapa kementerian.

"Kalau dilihat dari sisi niatnya itu baik, dan bagus. Akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah panja yang akan dibentuk DPR itu berani untuk membongkar lembaganya sendiri? Atau apakah panja ini berani mengungkap praktik yang dilakukan oleh teman sefraksi atau teman sebagai satu korps di DPR," tutur Sebastian, Jumat (29/7/2011) di Jakarta.

Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.

Menurut Sebastian, membongkar praktik mafia anggaran di DPR bukan hal mudah. Sebastian menilai, praktik-praktik mafia anggaran di parlemen dilakukan oleh sekelompok orang dengan organisasi yang sangat tertata rapi. Jika ingin mengusut tuntas kasus tersebut, kata Sebastian, maka hal itu harus dengan upaya yang sangat serius.

"Jangan sampai ini malah menjadi bagian dari upaya mengaburkan persoalan juga. Misalnya, seolah-olah ada upaya untuk membongkar, lalu nanti keluar rekomendasi yang mengatakan dalam internal DPR tidak terjadi apa-apa," kata Sebastian.

Ia menyatakan mendukung pembentukan panja itu, selagi motivasinya benar. Namun di balik dukungan itu, Sebastian juga menyimpan keraguan karena jarang di negeri ini ada lembaga berani mengungkap keboborokan internal kelompoknya. "Yang sering terjadi selama ini mereka sering menutupi karena satu korps," ujarnya.

Wacana pembentukan Panja Mafia Anggaran muncul dari usulan Partai Gerindra beberapa waktu lalu setelah mengevaluasi pola pengelolaan APBN oleh pemerintah. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli M Zon, pengelolaan anggaran saat ini tergolong buruk dan mendorong negara menuju kegagalan. Oleh karena itu, Partai Gerindra memandang perlunya pembentukan Panja Mafia Anggaran.

Tidak ada salahnya untuk baik-informasi yang terakhir pada
. Bandingkan apa yang telah Anda pelajari di sini ke artikel masa depan sehingga Anda dapat tetap waspada terhadap perubahan di bidang
.

Ketua DPR: Koruptor Dimaafkan Saja...

info mutakhir tentang
tidak selalu hal yang termudah untuk mencari. Untungnya, laporan ini mencakup
info terbaru yang tersedia.

JAKARTA, KOMPAS.com " Untuk memberantas korupsi, ada beberapa langkah yang ditawarkan oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Pertama, dengan menutup transaksi tunai di atas nominal tertentu dan digantikan dengan transaksi melalui sistem perbankan sehingga menutup kemungkinan transaksi gelap.

Kedua, menyiapkan RUU pembuktian terbalik dalam upaya pemberantasan korupsi dan, yang terakhir, adalah pemutihan. Pemutihan seperti apa yang dimaksudkannya?

"Semua orang (koruptor) yang ada di luar negeri, uang-uang kotor silakan masuk ke dalam negeri dikenakan pajak. (Mereka) kita maafkan, berikan pengampunan, tapi laporkan semuanya di-clear-kan. Kita mulai dari awal dengan sesuatu hal yang baru. Kita tak usah lagi bicara hal yang di belakang supaya kita tak ada urusan lagi dengan masa lalu. Kita saling maaf-memaafkan. Seluruh bangsa Indonesia saling maaf-memaafkan. Seluruh koruptor kita panggil ke dalam. Uangnya di luar negeri kita suruh bawa pulang semua, tapi dikenakan pajak," katanya di Gedung DPR, Jumat (29/7/2011).

Anda dapat melihat bahwa ada nilai praktis dalam mempelajari lebih banyak tentang
. Dapatkah Anda memikirkan cara-cara untuk menerapkan apa yang telah dibahas sejauh ini?

Politisi Demokrat ini mencontohkan, jika uang gelap dari luar negeri yang masuk sebesar Rp 1.000 triliun, dan dipotong 20 persen saja, maka negara akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200 triliun. "Itu kan Rp 200 triliun bisa masuk ke kas negara untuk investasi dan sebagainya," tambahnya.

Setelah melakukan langkah-langkah ini, lanjutnya, aparat penegak hukum bisa memaksimalkan aturan pembuktian terbalik yang sudah disusun dalam konstitusi. Dengan demikian, Marzuki yakin bahwa pemberantasan korupsi bisa berjalan maksimal. "Saya yakin lima tahun Indonesia bisa bersih. Kita memang harus punya keberanian politik yang besar," ungkapnya.

Terkait sejumlah kader Partai Demokrat yang diduga terlibat kasus korupsi, Marzuki enggan berkomentar. Namun, dirinya memercayakan penelusuran lebih lanjut oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Hanya saja, menurutnya, rekan-rekannya seperti Angelina Sondakh dan Mirwan Amir masih patut dipercaya. "BlackBerry Messenger kan bisa dibuat namanya Angie, namanya Rosa juga. Saya berpikir positif sajalah. Saya percaya dengan Angie bahwa dia tidak terlibat sama sekali, bahwa itu bohong dan sampai saat ini saya masih percaya," tandasnya.

Luangkan waktu untuk mempertimbangkan poin-poin di atas. Apa yang Anda pelajari dapat membantu Anda mengatasi keraguan Anda untuk mengambil tindakan.

Busyro: Pimpinan KPK Tetap Solid

Ketika Anda berpikir tentang
, apa pendapatmu pertama? Aspek mana
penting, yang penting, dan mana yang bisa Anda ambil atau meninggalkan? Anda akan hakim.

JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengemukakan, kinerja KPK tidak terganggu dengan tudingan-tudingan terhadap sejumlah unsur pimpinan KPK yang dilancarkan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011.

"Pimpinan KPK tetap solid, kerjanya jalan terus," kata Busyro di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (28/7/2011).

Seperti diberitakan, Nazaruddin menuding dua orang Wakil Ketua KPK, yakni Chandra M Hamzah dan M Jasin, merekayasa kasusnya bersama Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Sekarang kita telah membahas aspek-aspek
, mari kita kembali kepada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan.

Menindaklanjuti tudingan tersebut, pimpinan KPK membentuk Komite Etik yang bertugas memeriksa keduanya.Anggota Komite Etik itu antara lain unsur pimpinan KPK lainnya yang tidak mendapat tudingan, yakni Busyro, Bibit Samad Riyanto, dan Haryono Umar.

Terkait hal itu, Jasin pernah mengemukakan bahwa seharusnya semua unsur pimpinan KPK diperiksa. Jasin juga mengatakan bahwa Busyro dan Haryono Umar pernah mengadakan pertemuan dengan Nazaruddin.

Menanggapi pernyataan Jasin, Busyro menyatakan siap jika diperiksa. "Enggak ada masalah, saya dulu saja pernah diperiksa KPK waktu di KY (Komisi Yudisial). Apalagi, kami berkeyakinan enggak ada masalah apa-apa," ujarnya.

Menurut Busyro, justru pemeriksaan akan membuat segalanya lebih jelas. Dan, akhirnya publik malah lebih tahu siapa yang berbohong.

Begitulah keadaannya sekarang. Perlu diketahui bahwa setiap subjek dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi pastikan Anda mengikuti berita terbaru.

Tak Semua Hal Diingat Andi Nurpati

Semakin Anda memahami tentang subjek apapun, itu menjadi lebih menarik. Ketika Anda membaca artikel ini Anda akan menemukan bahwa subjek
tentu tidak terkecuali.

JAKARTA, KOMPAS.com " Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati menilai wajar adanya perbedaan keterangan antara dirinya dan pihak lain terkait kronologi surat menyurat saat Pemilu 2009. Pasalnya, menurut Andi, peristiwa itu terjadi dua tahun lalu.

"Keterangan berbeda karena itu sudah lama, dua tahun lalu. Kalau ditanya teknis atau hal detail, kami enggak ingat semua," kata Andi saat datang ke Bareskrim Polri, Kamis (28/7/2011).

Ia datang untuk memenuhi panggilan agenda konfrontasi terkait penanganan kasus pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilu 2009 di wilayah Sulawesi Selatan I.

Semoga informasi yang disajikan sejauh ini berlaku. Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan hal berikut:

Dalam undangan dari penyidik, Andi akan dikonfrontasi dengan tersangka Masyhuri Hasan (mantan juru panggil MK), Hary Almavintomo alias Aryo (mantan sopir Andi), dan beberapa staf KPU. Konfrontasi dilakukan lantaran ada perbedaan keterangan antara Andi dan sejumlah saksi lainnya.

Andi terlihat datang membawa berbagai dokumen terkait pekerjaannya sewaktu di KPU. "Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan surat yang masuk ke KPU, surat yang diperoleh sopir saya," kata pengurus Partai Demokrat itu.

Seperti diberitakan, dalam Panja Mafia Hukum di DPR terungkap beberapa perbedaan keterangan antara Andi dan pihak lain. Misalnya, ia mengaku tak pernah memerintahkan Aryo untuk mengirimkan surat keputusan MK kepada stafnya, Matnur. Sebaliknya, menurut Aryo, Andi memerintahkannya mengantarkan surat MK ke Matnur.

Sesuai agenda Polri, Andi akan kembali dikonfrontasi dengan empat staf MK besok. Setelah konfrontasi dan rekonstruksi selesai, menurut Polri, akan ada tersangka baru. Saat ini, hanya Hasan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

Tidak ada salahnya untuk baik-informasi yang terakhir pada
. Bandingkan apa yang telah Anda pelajari di sini ke artikel masa depan sehingga Anda dapat tetap waspada terhadap perubahan di bidang
.

Rizal: Pemerintah Harus Biayai Parpol

Artikel berikut mencakup topik yang baru saja pindah ke tengah panggung - setidaknya tampaknya begitu. Jika Anda sudah berpikir Anda perlu tahu lebih banyak tentang hal itu, inilah kesempatan Anda.

SURABAYA, KOMPAS.com " Pakar ekonomi yang juga mantan Menteri Perekonomian Era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli,mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk menghidupi partai politik.Upaya ini dilakukan agar pemerintah dapat mengawasi penggunaan anggaran parpol, termasuk dari mana saja parpol mendapatkan dana.

"Nanti akan ada auditor independen yang akan memeriksa keuangan parpol secara berkala," kata Rizal dalam sebuah diskusi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/7/2011).

Anda dapat melihat bahwa ada nilai praktis dalam mempelajari lebih banyak tentang
. Dapatkah Anda memikirkan cara-cara untuk menerapkan apa yang telah dibahas sejauh ini?

Rizal memperkirakan sebanyak Rp 500 miliar dana yang disediakan negara untuk parpol setiap tahun. Jumlah itu relatif kecil dibanding persentase anggaran pembangunan yang dipakai bancakan oleh parpol yang nilainya mencapai Rp 40 triliun.

Partai nantinya juga harus memiliki figur partai yang memiliki kredibilitas dalam mengisi posisi jabatan publik seperti DPR dan kepala daerah. "Jika terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah berhak memotong anggaran bagi parpol bersangkutan," ujarnya.

Rizal prihatin, saat ini figur parpol yang menjadi pejabat publik banyak yang tersandung masalah hukum. Dia mencatat, lima tahun terakhir sudah 30 persen kepala daerah yang masuk penjara, 20 persen gubernur tengah diproses secara hukum, dan 50 persen anggota komisi anggaran masuk penjara.

Dana bantuan politik yang selama ini diberikan kepada parpol tidak efektif mengikat karena nilainya yang relatif kecil. Usulan Rizal tentang pembiayaan parpol menyusul adanya parpol yang sengaja "memainkan" anggaran di DPR untuk dana proyek pembangunan infrastruktur yang hasilnya untuk kepentingan parpol tertentu.

Jangan membatasi diri Anda sendiri dengan menolak untuk mempelajari rincian tentang
. Semakin banyak Anda tahu, semakin mudah akan fokus pada apa yang penting.

Busyro: Johan Tetap Kabiro Humas KPK!

Artikel berikut berisi informasi terkait yang mungkin menyebabkan Anda untuk mempertimbangkan kembali apa yang Anda pikir Anda mengerti. Yang paling penting adalah untuk belajar dengan pikiran terbuka dan bersedia untuk merevisi pemahaman Anda jika perlu.

JAKARTA, KOMPAS.com " Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan pengunduran diri yang diajukan Johan Budi, Kepala Biro Humas KPK. Ketua KPK Busyro Muqoddas menyampaikan, alasan Johan mengundurkan diri karena ingin lebih fokus mengikuti seleksi calon pimpinan KPK tidak dapat diterima.

"Mengikuti seleksi pimpinan KPK kan bisa diteruskan dengan pekerjaan yang ada sekarang sebagai Kepala Biro Humas KPK yang track record-nya selama ini clear, kinerjanya juga bagus," kata Busyro di Gedung KPK Jakarta, Selasa (26/7/2011).

Menurut Busyro, pihaknya menghormati proses seleksi pimpinan KPK yang tengah diikuti Johan. "Johan Budi tetap sebagai Kepala Biro Humas KPK," ucap Busyro.

Mereka dari Anda tidak akrab dengan yang terakhir pada
sekarang memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.

Sebelumnya, Johan Budi menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya di KPK saat ini. Alasannya, Johan ingin lebih fokus mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Hal itu disampaikan Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Selasa (26/7/2011).

Seperti diketahui, Johan lolos dalam seleksi tahap pertama calon pimpinan (capim) KPK. Senin (25/7/2011) kemarin, mantan jurnalis itu mengikuti seleksi tahap kedua berupa ujian penulisan makalah. Selain itu, Johan mengaku akan lebih siap diperiksa Deputi Pengawasan Internal KPK jika dia mundur dari jabatannya.

Deputi Pengawas Internal KPK bertugas memeriksa Johan terkait tudingan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Nazaruddin menyebutkan bahwa Johan turut hadir dalam pertemuan antara Nazaruddin dan Ade Rahardja, Deputi Penindakan KPK.

Terkait pemeriksaan internal terhadap Johan itu, Busyro mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut tidak mengurangi posisi Johan Budi di KPK. "Malah Pak Johan Budi lebih dulu melaporkan kepada Pak Handoyo (Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK) ketika ada berita seperti itu. Johan mengatakan, 'Silakan diperiksa'," ungkap Busyro.

Jadi sekarang Anda tahu sedikit tentang
. Bahkan jika Anda tidak tahu segalanya, Anda sudah melakukan sesuatu yang berharga: Anda telah memperluas pengetahuan Anda.

Gerindra: Bentuk Panja Mafia Anggaran

Artikel berikut berisi informasi terkait yang mungkin menyebabkan Anda untuk mempertimbangkan kembali apa yang Anda pikir Anda mengerti. Yang paling penting adalah untuk belajar dengan pikiran terbuka dan bersedia untuk merevisi pemahaman Anda jika perlu.

JAKARTA, KOMPAS.com " Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang karut-marut harus segera dibenahi. Partai Gerindra memandang pembentukan Panja Mafia Anggaran di badan legislatif merupakan salah satu upaya untuk membenahinya. Sebab, Gerindra berpendapat, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran yang dilakukan eksekutif saat inijauh dari harapan.

"Dalam konteks anggaran, Gerindra sangat setuju dibentuk panja mafia anggaran. Ini sudah domain publik. Kalo ada, Gerindra akan mendukung," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dalam keterangan pers di Restoran Pulau Dua, Selasa (26/7/2011).

Gerindra menilai, APBN tak memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Dari fungsi seharusnya sebagai strategi pembangunan, APBN malah dijadikan instrumen "perburuan rente" bagi para oknumnya. Situasi ini akan menyebabkan lingkaran kemiskinan di Indonesia tak kunjung berakhir.

Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli
adalah waktu. Jika Anda akan menginvestasikan waktu sedikit lebih dalam membaca, Anda akan yang lebih dekat ke status ahli ketika datang ke
.

"Hal ini disebabkan penerimaan yang belum maksimal, penyerapan anggaran yang tak rasional, serta belanja yang tak efektif dan boros," ujarnya.

Setidaknya, kata Fadli, ada tujuh indikator yang membuat Gerindra yakin bahwa pengelolaan ABPN telah salah. Gerindra khawatir pengelolaan yang buruk ini menjadi titik awal kegagalan Indonesia untuk terus bertahan.

Menurut Fadli, semangat perubahan dan keberpihakan kepada rakyat seharusnya dimulai dari postur APBN yang berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak. Gerindra berharap APBN tak boleh menjadi sumber dari segala sumber korupsi.

Mafia anggaran harus diberantas, sementara kebocoran dan pemborosan anggaran harus dihentikan."Komitmen semua pihak perlu dibangun kembali," tandasnya.

Mereka yang hanya mengenal satu atau dua fakta-fakta tentang
bisa bingung oleh informasi yang menyesatkan. Cara terbaik untuk membantu mereka yang disesatkan adalah dengan lembut benar mereka dengan kebenaran yang Anda pelajari di sini.

Sidang Isbat Ramadhan 31 Juli

Apakah Anda pernah bertanya-tanya apakah apa yang Anda tahu tentang
akurat? Perhatikan paragraf berikut dan membandingkan apa yang Anda ketahui untuk info terbaru di
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Suryadarma Ali mengatakan pemerintah akan menetapkan awal bulan suci Ramadhan 1432 Hijriah melalui sidang isbat pada 31 Juli 2011. Sebelumnya, Muhammadiyah lebih dulu menetapkan hari pertama puasa tersebut diperkirakan akan jatuh pada Senin, 1 Agustus 2011.

"(Rukyat) itu akan dilakukan di seluruh titik di Indonesia kira-kira pukul 19.30 sampai 20,00 WIB. Mudah-mudahan langit cerah dan tim menjalankan tugasnya tanpa halangan cuaca," kata Suryadarma, usai pengumuman kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (25/7/2011).

Informasi tentang
disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang
atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.

Sidang isbat, menurut Suryadarma, merupakan salah satu cara untuk menentukan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan dengan cara melihat posisi bulan (rukyat).

Ketua Umum PPP itu berharap semua pihak dapat bersama dan sepakat menerima keputusan tersebut jika 1 Ramadhan jatuh pada 1 Agustus 2011."Tanda-tanda ke arah situ sudah ada, tapi kami akan tunggu sampai tanggal 31 Juli untuk kepastiannya," katanya.

Suryadarma juga menegaskan, dalam menentukan hari pertama bulan suci tersebut, partainya akan ikut dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah."Untuk PPP sendiri akan mengikuti pemerintah. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan semuanya lancar," ungkapnya.

Tentu saja, tidak mungkin untuk meletakkan segala sesuatu tentang
menjadi hanya satu artikel. Tapi kau tidak dapat menyangkal bahwa Anda baru saja ditambahkan ke pemahaman Anda tentang
, dan waktu itu dihabiskan dengan baik.

Polisi Gelar Rekonstruksi Surat Palsu MK

Dalam dunia sekarang ini, tampaknya hampir semua topik terbuka untuk diperdebatkan. Sementara aku sedang mengumpulkan fakta untuk artikel ini, saya cukup terkejut menemukan beberapa masalah yang saya pikir diselesaikan sebenarnya masih dibicarakan secara terbuka.

JAKARTA, KOMPAS.com " Hari ini, Senin (25/7/2011), penyidik Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi kasus dugaan surat palsu Mahkamah Konstitusi di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Direktur I Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brgijen (Pol) Agung Sabar Santoso, Minggu (24/7/2011), menyampaikan, saksi-saksi yang dilibatkan dalam proses rekonstruksi tersebut adalah orang-orang yang hadir saat KPU menggelar rapat pleno membuat keputusan atas dasar surat palsu MK pada 2 September 2009.

"Yang ikut (rekonstruksi) siapa-siapa saja yang pada rapat pleno KPU saat itu hadir," ujarnya.

Surat palsu MK yang dimaksud yakni surat Nomor 112/PAN MK/VIII/2009 Tertanggal 14 Agustus 2009, tentang penjelasan putusan MK soal sengketa dalam pemilu legislatif untuk Daerah Pemilihan I Sulsel yang mengukuhkan Dewie Yasin Limpo dari Partai Hanura sebagai pemenang.

Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, mantan anggota KPU yang kini menjadi pengurus Partai Demokrat, Andi Nurpati, dimungkinkan ikut dalam proses rekosntruksi tersebut. Andi memimpin sidang pleno KPU kala itu.

Lebih jauh Agung menjelaskan, proses rekonstruksi ini dilakukan guna mencocokkan keterangan saksi yang telah diperiksa Bareskrim dengan kejadian yang sesungguhnya saat rapat pleno berlangsung.

Sebagaimana diberitakan, MK mengadukan Andi Nurpati ke polisi terkait dugaan surat palsu yang dipakai KPU dalam menetukan pemilik kursi anggota DPR untuk Daerah Pemilihan I Sulsel.

Sejumlah nama yang disebut-sebut terkait dalam kasus ini antara lain mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi, Neshawati (putri Arsyad), mantan juru panggil MK Masyhuri Hasan, Dewie Yasin Limpo, dan Andi Nurpati. Polisi baru menetapkan satu tersangka dalam kasus ini, yaitu Masyhuri Hasan.

 

Anda tidak dapat memprediksi kapan mengetahui sesuatu yang ekstra tentang
akan berguna. Jika Anda belajar sesuatu yang baru tentang
dalam artikel ini, Anda harus file artikel di mana Anda dapat menemukannya lagi.

Anas Urbaningrum Tetap Pimpin Demokrat

Ketika Anda berpikir tentang
, apa pendapatmu pertama? Aspek mana
penting, yang penting, dan mana yang bisa Anda ambil atau meninggalkan? Anda akan hakim.

BOGOR, KOMPAS.com " Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum lolos dari upaya pendongkelan yang hendak dilakukan sejumlah lawan politiknya. Hingga akhir Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PD yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/7/2011), Anas tetap memegang jabatan sebagai ketua umum.

Jika fakta
Anda out-of-date, bagaimana yang mempengaruhi tindakan dan keputusan? Pastikan Anda tidak membiarkan slip
informasi penting oleh Anda.

Ketika menutup Rakornas, Anas menyerukan semua kader Demokrat untuk semakin solid, utuh, dan bersatu, serta mempunyai daya juang dan dedikasi yang tinggi. Anas juga mengatakan, semua kader partai pemenang Pemilu 2009 tersebut telah menunjukkan kemampuan untuk menjadikan Rakornas ini sebagai forum organisasi yang cerdas untuk melakukan konsolidasi.

"Kemampuan ini yang menjadi modal berharga kita untuk menatap dan menyongsong masa depan Partai Demokrat yang makin menjanjikan," kata Anas.

Sedianya, Rakornas dijadwalkan ditutup oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Yudhoyono batal menutup Rakornas. Seusai memberikan pembekalan sore, Yudhoyono langsung kembali menuju ke kediamannya di Puri Cikeas, Bogor.

Begitulah keadaannya sekarang. Perlu diketahui bahwa setiap subjek dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi pastikan Anda mengikuti berita terbaru.

Janggal, Sinar Matahari Pada Kamar Nazar

Dalam dunia sekarang ini, tampaknya hampir semua topik terbuka untuk diperdebatkan. Sementara aku sedang mengumpulkan fakta untuk artikel ini, saya cukup terkejut menemukan beberapa masalah yang saya pikir diselesaikan sebenarnya masih dibicarakan secara terbuka.

JAKARTA, KOMPAS.com " Praktisi telematika Abimanyu "Abah" Wachjoewidajat mengatakan, cahaya terang yang berada di ruang kamar M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, pada wawancara melalui konferensi video Skype, Kamis (21/7/2011), janggal. Nazaruddin diduga sengaja membentuk opini bahwa dirinya berada di negara yang memiliki perbedaan waktu yang jauh dengan Indonesia.

"Jelas terlihat bahwa bias cahaya begitu lebar. Itu menandakan sumber cahaya begitu dekat dengan lubang jendela," kata Abimanyu kepada Kompas.com melalui surat elektronik, Sabtu (23/7/2011).

Tak hanya itu, Abimanyu mengatakan, daya sinar yang diduga sinar matahari tersebut juga terlihat pendek. Bias cahaya pada kamar terlihat hanya sepanjang sekitar 30 sentimeter. Padahal, bias sinar matahari biasanya konsisten tajam hingga bermeter-meter.

Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
dari Anda mungkin memiliki pikiran pertama.

"Logika tersebut memberikan saya kesimpulan bahwa sinar terang tersebut hanya berasal dari lampu yang memang mempunyai daya pijar, tetapi tidak mempunyai daya tembus cahaya. Di dunia telematika, kami istilahkan dengan ANSI Lumens dengan satuan Lux," katanya.

Abimanyu mengatakan, cahaya tersebut tidak dapat membuktikan lokasi keberadaan Nazaruddin beserta waktunya. Abimanyu juga menyayangkan jika ada pihak-pihak yang sempat memberikan pernyataan kepada media mengenai keberadaan Nazaruddin. Pernyataan tersebut dapat membuat yang bersangkutan kembali berpindah ke tempat lain.

Dosen mata kuliah Technopreneurship di UIN Syarif Hidayatullah ini juga menduga Nazaruddin sengaja mengenakan topi etnis tertentu untuk mengesankan bahwa dirinya berada di suatu lokasi tertentu. Topi tak bisa dijadikan petunjuk mengenai keberadaan Nazaruddin.

"Dan, menurut pendapat saya, alasan dia mengenakan topi adalah untuk menutupi rambutnya yang telah ditipiskan agar lebih mudah tersamar. Ini bisa jadi trik orang yang sedang dalam pelarian," katanya.

Pertanggungan ini artikel informasi adalah sebagai lengkap dapat hari ini. Tapi kau selalu harus meninggalkan terbuka kemungkinan bahwa penelitian di masa depan dapat mengungkap fakta-fakta baru.

Tak Ada Cap Jempol Anas di Akta

Apakah Anda mencari beberapa informasi di dalam,
? Berikut adalah up-to-date laporan dari para ahli
yang seharusnya tahu.

JAKARTA, KOMPAS.com " Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, menegaskan, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak pernah membubuhkan cap jempol pada akta PT Anugrah Nusantara, sebagaimana tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang juga tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011.

"Saya saja tak tahu urusannya," kata Anas, sebagaimana dituturkan Mubarok di sela Rapat Koordinasi Nasional di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/7/2011).

Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.

Mubarok menilai, tayangan wawancara video Iwan Piliang dengan Nazaruddin yang ditayangkan di MetroTV pada Jumat (22/7/2011) adalah upaya penggembosan yang dilakukan lawan politik Partai Demokrat.

Politisi senior Partai Demokrat ini juga mengatakan tak yakin bahwa akta yang ditunjukkan Nazaruddin adalah asli. "Namun, terlepas dari semua itu, kita sama sekali tidak terpengaruh. Apa yang dikatakannya adalah rumor," katanya.

Staf ahli bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, Nuril Anwar, menilai, salah satu alasan mengapa Nazaruddin tak berani kembali ke Indonesia adalah yang bersangkutan tak memiliki bukti-bukti. Apa yang dibeberkan selama ini melalui media massa hanyalah omong kosong.

Jadi sekarang Anda tahu sedikit tentang
. Bahkan jika Anda tidak tahu segalanya, Anda sudah melakukan sesuatu yang berharga: Anda telah memperluas pengetahuan Anda.

Kasus Kemkes, Negara Rugi Rp 15 Miliar

Artikel berikut berisi informasi terkait yang mungkin menyebabkan Anda untuk mempertimbangkan kembali apa yang Anda pikir Anda mengerti. Yang paling penting adalah untuk belajar dengan pikiran terbuka dan bersedia untuk merevisi pemahaman Anda jika perlu.

JAKARTA, KOMPAS.com " Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara mencapai Rp 15 miliar dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat bantu pendidikan di Kementerian Kesehatan tahun 2009.

"Audit BPK, kerugiannya Rp 15 miliar," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jumat (22/7/2011).

Nilai proyek dalam kasus itu sekitar Rp 490 miliar. Anton mengatakan, alat bantu itu untuk 17 rumah sakit di 12 provinsi. Hingga saat ini, katanya, penyidik telah memeriksa 79 saksi, di antaranya dari pihak rumah sakit.

"Minggu depan akan dimintai keterangan orang-orang yang tahu barang-barang yang dikirim ke sana," kata Anton.

Informasi tentang
disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang
atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.

Ketika ditanya siapa tersangka dalam kasus itu, Anton mengaku belum tahu. Informasi yang diterima wartawan, Polri sudah menetapkan tersangka, yakni seorang pejabat di Kemkes berinisial SB.

Seperti diberitakan, kasus ini disebut-sebut melibatkan Muhammad Nazaruddin, politisi Partai Demokrat yang kini menjadi buronan internasional setelah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia terjerat kasus suap pembangunan wisma atlet di Palembang.

Penanganan kasus ini sempat mandek sekitar satu tahun di Bareskrim Polri bersamaan dengan penanganan kasus korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional.

Menurut Kepala Bareskrim Polri yang saat itu dijabat Komjen Ito Sumardi (kini pensiun), penanganan kasus itu sempat berhenti karena semua penyidik Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Bareskrim fokus pada penanganan mafia pajak Gayus HP Tambunan.

Mandeknya penanganan itu sempat dikaitkan adanya suap dari Nazaruddin kepada Ito. Pasalnya, ditemukan catatan pengeluaran perusahaan milik Nazaruddin ketika KPK menggeledah kantor di Tower Permai, Jakarta Selatan. Dalam catatan itu tertulis pengeluaran untuk Ito sebesar 50.000 dollar AS.

Ito sudah membantah hal itu. Dia juga sudah diklarifikasi oleh KPK terkait temuan itu.

Semoga bagian di atas telah berkontribusi untuk pemahaman Anda tentang
. Berbagi pemahaman baru Anda tentang
dengan orang lain. Mereka akan berterima kasih untuk itu.