JAKARTA, KOMPAS.com " Kabar perombakan kabinet dinilai melelahkan karena terus diulang. Politisi Golkar Bambang Susatyo mengatakan, tak ada guna melakukan perombakan kabinet selama gaya kepemimpinannya masih seperti saat ini.
Menurut dia, gaya kepemimpinan yang dilakukan kepala pemerintahan saat ini menyebabkan kinerja kabinet menjadi tidak efektif. "Persoalannya sekarang, seberapa urgensinya reshuffle itu untuk lebih menyempurnakan pemerintahan saat ini. Menurut saya, bolak-balik pun di-reshuffle, berulang-ulang tidak ada gunanya kalau gaya kepemimpinan saat ini masih tetap dipertahankan. Ada gap antara gaya kepemimpinan saat ini dan yang memimpin sehingga apa pun yang dilakukan tidak ada efektivitas dalam kabinet ini," kata Bambang di Gedung DPR, Jumat (8/7/2011). Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro
. Hati-hati membaca untuk mengakhiri hampir menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.
Lagi pula, lanjut Bambang, persoalan perombakan kabinet seharusnya tak pantas digulirkan oleh para politisi Demokrat. Ia menduga, para petinggi partai biru tersebut memang menggulirkan isu ini karena tengah panik menghadapi beragam isu yang menyudutkan partainya. Oleh karena itu, lanjutnya, Golkar tak pernah menggubris kabar perombakan kabinet tersebut. "Tapi, bagi kita yang substansi, apakah dibutuhkan pergantian kabinet atau tetap mempertahankan, tapi gaya kepemimpinan diubah. Itu yang paling penting," tambahnya. Meminjam istilah dalam militer, kata Bambang, persoalan yang muncul di tataran anak buah disebabkan karena kesalahan komandannya. Oleh karena itu, komandan harus mengambil waktu melakukan refleksi. Menurutnya, tak ada kaitan antara kebijakan koalisi dan urgensi perombakan kabinet. "Kalau kita lihat ucapan Presiden yang sangat jujur mengatakan bahwa menteri-menteri tidak efektif atau tidak melaksanakan perintah-perintahnya, yang perlu dipertanyakan adalah, apakah perintahnya jelas atau tidak. Saya kira, kalau perintahnya jelas, para menteri melaksanakan. Kecuali kalau perintahnya tidak jelas, saya rasa para menteri juga bingung apa yang harus dilaksanakan kalau perintahnya tidak datang dengan tidak jelas, dengan batas waktu yang jelas, dengan target yang jelas," ujarnya. Golkar, lanjut Bambang, tidak akan terpengaruh dengan ancaman perombakan kabinet. Jika memang Presiden sebagai pemegang hak prerogatif menilai menteri dari Golkar sudah tidak baik bekerja lagi, ia mempersilakan Presiden untuk memakai haknya.
Menurut dia, gaya kepemimpinan yang dilakukan kepala pemerintahan saat ini menyebabkan kinerja kabinet menjadi tidak efektif. "Persoalannya sekarang, seberapa urgensinya reshuffle itu untuk lebih menyempurnakan pemerintahan saat ini. Menurut saya, bolak-balik pun di-reshuffle, berulang-ulang tidak ada gunanya kalau gaya kepemimpinan saat ini masih tetap dipertahankan. Ada gap antara gaya kepemimpinan saat ini dan yang memimpin sehingga apa pun yang dilakukan tidak ada efektivitas dalam kabinet ini," kata Bambang di Gedung DPR, Jumat (8/7/2011). Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro
Lagi pula, lanjut Bambang, persoalan perombakan kabinet seharusnya tak pantas digulirkan oleh para politisi Demokrat. Ia menduga, para petinggi partai biru tersebut memang menggulirkan isu ini karena tengah panik menghadapi beragam isu yang menyudutkan partainya. Oleh karena itu, lanjutnya, Golkar tak pernah menggubris kabar perombakan kabinet tersebut. "Tapi, bagi kita yang substansi, apakah dibutuhkan pergantian kabinet atau tetap mempertahankan, tapi gaya kepemimpinan diubah. Itu yang paling penting," tambahnya. Meminjam istilah dalam militer, kata Bambang, persoalan yang muncul di tataran anak buah disebabkan karena kesalahan komandannya. Oleh karena itu, komandan harus mengambil waktu melakukan refleksi. Menurutnya, tak ada kaitan antara kebijakan koalisi dan urgensi perombakan kabinet. "Kalau kita lihat ucapan Presiden yang sangat jujur mengatakan bahwa menteri-menteri tidak efektif atau tidak melaksanakan perintah-perintahnya, yang perlu dipertanyakan adalah, apakah perintahnya jelas atau tidak. Saya kira, kalau perintahnya jelas, para menteri melaksanakan. Kecuali kalau perintahnya tidak jelas, saya rasa para menteri juga bingung apa yang harus dilaksanakan kalau perintahnya tidak datang dengan tidak jelas, dengan batas waktu yang jelas, dengan target yang jelas," ujarnya. Golkar, lanjut Bambang, tidak akan terpengaruh dengan ancaman perombakan kabinet. Jika memang Presiden sebagai pemegang hak prerogatif menilai menteri dari Golkar sudah tidak baik bekerja lagi, ia mempersilakan Presiden untuk memakai haknya.
No comments:
Post a Comment