JAKARTA, KOMPAS.com " Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengkritik wacana pembentukan Panitia Kerja Mafia Anggaran DPR RI. Panitia kerja (panja) tersebut rencananya akan dibentuk untuk mengusut berbagai praktik penyimpangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dilakukan anggota DPR melalui berbagai proyek di beberapa kementerian.
"Kalau dilihat dari sisi niatnya itu baik, dan bagus. Akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah panja yang akan dibentuk DPR itu berani untuk membongkar lembaganya sendiri? Atau apakah panja ini berani mengungkap praktik yang dilakukan oleh teman sefraksi atau teman sebagai satu korps di DPR," tutur Sebastian, Jumat (29/7/2011) di Jakarta. Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.
Menurut Sebastian, membongkar praktik mafia anggaran di DPR bukan hal mudah. Sebastian menilai, praktik-praktik mafia anggaran di parlemen dilakukan oleh sekelompok orang dengan organisasi yang sangat tertata rapi. Jika ingin mengusut tuntas kasus tersebut, kata Sebastian, maka hal itu harus dengan upaya yang sangat serius. "Jangan sampai ini malah menjadi bagian dari upaya mengaburkan persoalan juga. Misalnya, seolah-olah ada upaya untuk membongkar, lalu nanti keluar rekomendasi yang mengatakan dalam internal DPR tidak terjadi apa-apa," kata Sebastian. Ia menyatakan mendukung pembentukan panja itu, selagi motivasinya benar. Namun di balik dukungan itu, Sebastian juga menyimpan keraguan karena jarang di negeri ini ada lembaga berani mengungkap keboborokan internal kelompoknya. "Yang sering terjadi selama ini mereka sering menutupi karena satu korps," ujarnya. Wacana pembentukan Panja Mafia Anggaran muncul dari usulan Partai Gerindra beberapa waktu lalu setelah mengevaluasi pola pengelolaan APBN oleh pemerintah. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli M Zon, pengelolaan anggaran saat ini tergolong buruk dan mendorong negara menuju kegagalan. Oleh karena itu, Partai Gerindra memandang perlunya pembentukan Panja Mafia Anggaran.
"Kalau dilihat dari sisi niatnya itu baik, dan bagus. Akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah panja yang akan dibentuk DPR itu berani untuk membongkar lembaganya sendiri? Atau apakah panja ini berani mengungkap praktik yang dilakukan oleh teman sefraksi atau teman sebagai satu korps di DPR," tutur Sebastian, Jumat (29/7/2011) di Jakarta. Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.
Menurut Sebastian, membongkar praktik mafia anggaran di DPR bukan hal mudah. Sebastian menilai, praktik-praktik mafia anggaran di parlemen dilakukan oleh sekelompok orang dengan organisasi yang sangat tertata rapi. Jika ingin mengusut tuntas kasus tersebut, kata Sebastian, maka hal itu harus dengan upaya yang sangat serius. "Jangan sampai ini malah menjadi bagian dari upaya mengaburkan persoalan juga. Misalnya, seolah-olah ada upaya untuk membongkar, lalu nanti keluar rekomendasi yang mengatakan dalam internal DPR tidak terjadi apa-apa," kata Sebastian. Ia menyatakan mendukung pembentukan panja itu, selagi motivasinya benar. Namun di balik dukungan itu, Sebastian juga menyimpan keraguan karena jarang di negeri ini ada lembaga berani mengungkap keboborokan internal kelompoknya. "Yang sering terjadi selama ini mereka sering menutupi karena satu korps," ujarnya. Wacana pembentukan Panja Mafia Anggaran muncul dari usulan Partai Gerindra beberapa waktu lalu setelah mengevaluasi pola pengelolaan APBN oleh pemerintah. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli M Zon, pengelolaan anggaran saat ini tergolong buruk dan mendorong negara menuju kegagalan. Oleh karena itu, Partai Gerindra memandang perlunya pembentukan Panja Mafia Anggaran.
No comments:
Post a Comment