JAKARTA, KOMPAS.com " Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sangat tersandera partai politik. Setiap kali hendak memutuskan sesuatu, Presiden lebih banyak mempertimbangkan hitung-hitungan politik daripada urgensinya bagi masyarakat. "Sistem telanjur dijajah parpol. Kabinet politik sebenarnya tak ada dalam sistem presidensiil. Sejak zaman Gus Dur porsi orang politik sudah ada 34 persen, tetapi paling besar porsi politik di kabinet SBY, sampai 59 persen. Jadi, jangan heran kalau ada instruksi tidak dilaksanakan, reshuffle susah dilakukan," kata pengamat politik Yunarto Wijaya di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/7/2011). Yunarto menambahkan, hal ini terbukti dari hasil evaluasi terbaru terhadap kinerja para menteri. Presiden sendiri mengatakan, 50 persen instruksinya tidak dijalankan para menteri. Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto pun mendefinisikan bahwa ada 50 persen kementerian yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik. Benar-benar ide yang baik untuk menyelidiki sedikit lebih dalam subjek
. Apa yang Anda pelajari dapat memberikan kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk usaha di daerah baru.
Menurut Yunarto, seharusnya Presiden bisa segera mengambil langkah tegas terhadap para menteri yang kinerjanya buruk. Apalagi, yang diketahui masih buruk sejak evaluasi sebelumnya. Namun, sayang, Presiden terganjal kewenangan partai politik dalam sistem pemerintahannya. "Susahnya bertindak, ya, itu. Jadi, karena ketika dulu kabinet diketok bersama-sama dengan ketua parpol lain, tak mudah reshuffle dengan keputusan sendiri," ungkapnya. Yunarto menegaskan, itu merupakan masalah serius kepemimpinan dalam sistem presidensiil. Pasalnya, Presiden SBY sendiri yang dinilai melembagakan kewenangan parpol itu untuk menyandera pemerintahannya. "Yang terjadi, dia malah melembagakan sistem yang menyandera dirinya sendiri. Dia mengangkat ketua partai besar untuk memimpin wadah, namanya Setgab. Lalu, dia menjatuhkan dirinya dengan ikut rapat berkala dengan orang politik. Dia sendiri melembagakan itu. Semuanya malah membuat runyam," tandas Yunarto. Oleh karena itu, sistem tersebut harus diubah dalam UU Paket Politik mendatang. Sistem politik tidak boleh lagi terjajah oleh partai politik seperti yang selama ini sudah terjadi.
Menurut Yunarto, seharusnya Presiden bisa segera mengambil langkah tegas terhadap para menteri yang kinerjanya buruk. Apalagi, yang diketahui masih buruk sejak evaluasi sebelumnya. Namun, sayang, Presiden terganjal kewenangan partai politik dalam sistem pemerintahannya. "Susahnya bertindak, ya, itu. Jadi, karena ketika dulu kabinet diketok bersama-sama dengan ketua parpol lain, tak mudah reshuffle dengan keputusan sendiri," ungkapnya. Yunarto menegaskan, itu merupakan masalah serius kepemimpinan dalam sistem presidensiil. Pasalnya, Presiden SBY sendiri yang dinilai melembagakan kewenangan parpol itu untuk menyandera pemerintahannya. "Yang terjadi, dia malah melembagakan sistem yang menyandera dirinya sendiri. Dia mengangkat ketua partai besar untuk memimpin wadah, namanya Setgab. Lalu, dia menjatuhkan dirinya dengan ikut rapat berkala dengan orang politik. Dia sendiri melembagakan itu. Semuanya malah membuat runyam," tandas Yunarto. Oleh karena itu, sistem tersebut harus diubah dalam UU Paket Politik mendatang. Sistem politik tidak boleh lagi terjajah oleh partai politik seperti yang selama ini sudah terjadi.
No comments:
Post a Comment