JAKARTA, KOMPAS.com " Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan kajian mengenai kelayakan rencana dan anggaran untuk pembangunan Gedung DPD. Menurut dia, kajian ini diperlukan untuk mencegah polemik berkepanjangan. Semakin banyak informasi otentik tentang
Anda tahu, semakin banyak orang mungkin adalah untuk mempertimbangkan Anda ahli
. Baca terus untuk fakta
bahkan lebih yang Anda dapat berbagi.
"Ini supaya tidak menjadi polemik berkepanjangan. Ini ada sandaran dan hitungan diserahkan saja pada yang berwenang. DPR tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan Menteri PU, termasuk ketika Gedung DPR. Dalam konteks itu, supaya tidak ada tarik-menarik, silakan pada Menteri PU apakah harga tersebut pantas," katanya di Gedung DPR, Kamis (30/6/2011). Namun, politisi PDI-P ini membantah rapat pimpinan DPR hari ini juga akan membahas soal rencana pembangunan Gedung DPD tersebut. Rencana tersebut merupakan hak DPD untuk menentukannya. Publik hanya meminta pembangunan bisa dilakukan dengan efisien.Meskipun akan ada sidang bersama antara DPR dan DPD, Pramono mengaku tak perlu ada permintaan konsultasi dari DPD ke DPR mengenai rencana pembangunan gedung barunya di setiap provinsi yang dianggarkan mencapai Rp 823 miliar. "Kita menghargai DPD. Sebagai warga bangsa, pembangunan apa pun harus efisien dan proper dan pantas," tambahnya.
"Ini supaya tidak menjadi polemik berkepanjangan. Ini ada sandaran dan hitungan diserahkan saja pada yang berwenang. DPR tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan Menteri PU, termasuk ketika Gedung DPR. Dalam konteks itu, supaya tidak ada tarik-menarik, silakan pada Menteri PU apakah harga tersebut pantas," katanya di Gedung DPR, Kamis (30/6/2011). Namun, politisi PDI-P ini membantah rapat pimpinan DPR hari ini juga akan membahas soal rencana pembangunan Gedung DPD tersebut. Rencana tersebut merupakan hak DPD untuk menentukannya. Publik hanya meminta pembangunan bisa dilakukan dengan efisien.Meskipun akan ada sidang bersama antara DPR dan DPD, Pramono mengaku tak perlu ada permintaan konsultasi dari DPD ke DPR mengenai rencana pembangunan gedung barunya di setiap provinsi yang dianggarkan mencapai Rp 823 miliar. "Kita menghargai DPD. Sebagai warga bangsa, pembangunan apa pun harus efisien dan proper dan pantas," tambahnya.
No comments:
Post a Comment