JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan tugas tenaga kerja Indonesia (Satgas TKI) yang dibentuk pemerintah tidak hanya akan menangani TKI yang terancam hukuman mati, melainkan juga WNI yang terancam eksekusi mati. Jumlah WNI yang kini terancam eksekusi mati di berbagai negara mencapai 303 orang.
"303 orang itu sebagian besar bukan TKI, tapi tetap masuk dalam kategori yang akan ditangani oleh Satgas ini," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar seusai diskusi di Jakarta, Sabtu (25/6/2011). Muhaimin mengatakan, pembentukan Satgas ini tengah dipercepat. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengisi posisi-posisi di Satgas. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
"Mungkin koordinatornya di level eselon satu. Akan ada dari luar pemerintah juga, misalnya advokat. Satgas ini akan menggantikan langkah-langkah advokasi, termasuk diplomasi khusus terhadap warga kita yang terancam pidana hukuman mati ataupun hukuman berat lainnya. Semoga hari Senin sudah ada nama-namanya, lalu dilanjutkan rapat," jelas dia. Muhaimin mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah mengirimkan surat kepada Kepala Negera Arab Saudi, Raja Abdullah bin Abdul Aziz. "Kami meminta supaya raja menghubungi keluarga (korban) agar keluarga bisa memaafkan dalam eksekusi hukuman mati itu," ujarnya. Seperti diketahui, melalui surat itu Presiden juga melayangkan protes keras atas eksekusi Ruyati binti Satubi (54), TKI asal Bekasi, tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, ucapan terima kasih atas pembebasan tanpa syarat terhadap ratusan TKI.
"303 orang itu sebagian besar bukan TKI, tapi tetap masuk dalam kategori yang akan ditangani oleh Satgas ini," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar seusai diskusi di Jakarta, Sabtu (25/6/2011). Muhaimin mengatakan, pembentukan Satgas ini tengah dipercepat. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengisi posisi-posisi di Satgas. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
"Mungkin koordinatornya di level eselon satu. Akan ada dari luar pemerintah juga, misalnya advokat. Satgas ini akan menggantikan langkah-langkah advokasi, termasuk diplomasi khusus terhadap warga kita yang terancam pidana hukuman mati ataupun hukuman berat lainnya. Semoga hari Senin sudah ada nama-namanya, lalu dilanjutkan rapat," jelas dia. Muhaimin mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah mengirimkan surat kepada Kepala Negera Arab Saudi, Raja Abdullah bin Abdul Aziz. "Kami meminta supaya raja menghubungi keluarga (korban) agar keluarga bisa memaafkan dalam eksekusi hukuman mati itu," ujarnya. Seperti diketahui, melalui surat itu Presiden juga melayangkan protes keras atas eksekusi Ruyati binti Satubi (54), TKI asal Bekasi, tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, ucapan terima kasih atas pembebasan tanpa syarat terhadap ratusan TKI.
No comments:
Post a Comment